MALUKUEXPOSE.COM,NAMROLE-Sebanyak 214 Sekolah Dasar (SD) peserta terdiri dari, Kepsek dan Bendahara bersama Dewan Guru pada Enam Kecamatan di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku mengikuti, sosialisasi dana Bantuan Operasi Satuan Pendidikan (BOSP) sekaligus simulasi sekolah dimulai 28 Pebruari hingga 3 Maret tahun 2023.
Kegiatan tersebut di selenggarakan oleh, Dinas Pendidikan kabupaten Bursel yang dipimpin Muh Ali Soulisa, SE M.Si di damping tim manajemen selaku dana BOSP, Abdul Haji Titawael, S.Pd, kegiatan tersebut di bagi Dua gelombang pada lokasi yang berbeda diantaranya:
Gelombang Pertama berlangsung di lokasi SMA Negeri 7 Namrole pada hari Selasa 28 Pebruari hingga Rabu 1 Maret tahun 2023 menghadirkan Kepsek dan Bendahara bersama Dewan Guru pada Tiga kecamatan yakni, Kecamatan Namrole, Waesama dan Kecamatan Ambalau, selanjutnya gelombang ke Dua di ikuti Kepsek dan Bendaha bersama dewan guru dari Tiga Kecamatan lain diantaranya, Kecamatan Leksula, Fena Fafan dan Kecamatan Kapala Madan berlangsung di lokasi SMP Satap Negeri 02 jalan Cutnadin Namrole dimulai Kamis 2 hingga Jumat 3 Maret tahun 2023.
Kegiatan tersebut, Selain menghadirkan Kadis Pendidikan, Muh Ali Soulisa juga didampingi Kabid PAUD, Tomas Natanel Solissa, SPd, Kabid SD diwakili, Kabid SMP, Mumin Tomnussa, SPd,Kepala Seksi, Kasubag Para Narasumber dari inspektur pembinaan wilayah 3, Kepala BPKAD dan Aset Daerah, para Kepala UPTD dan sejumah undangan termasuk Kepsek dan Bendahara bersama Dewan Guru lainnya.
Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam pengelolaan dana BOSP tahun 2023 dan Meningkatkan kemampuan dalam mengoperaskan Aplikasi Rencana kerja Anggaran Sekolah (ARKAS) tahun 2023.
Kadis Pendikan Bursel, Muh Ali Soulisa, SE,M.Si Dalam sambutan Mengatakan, untuk mencapai mutu pembelajaran dalam IKM, maka satuan pendidikan dalam penggunaan dana BOSP ditahun 2023, sebagian besar di arahkan ke pengembangan mutu.
“Jasi hari ini akan dilakukan sosialisasi peningkatan kapasitas pengelolaan BOSP di tahun 2023 untuk SD, SMP, sedangkan BOP untuk jenjang KB/TK dan pendidikan keseteraan” Ujar Kadis Pendidikan Bursel.
Olehnya dia mengaku, Penekanan yang disampikan Soulisa, bahwa dana BOSP uang Negara yang harus dipertanggung jawabkan semaksimal mungkin karena bukan milik Kepsek atau Bendahara, akan tetapi uang tersebut untuk keperluan kebutuhan sekolah yang perlu diprioritaskan dan mengedepankan kejujuran, transparansi, akuntabel, efektif dan efesiensi.
Dengan demikian, Arkas dikembangkan untuk membantu dan mempermudah satuan pendidikan dalam melaksanakan administrasi penganggaran, pelaksanaan dan penetausahaan serta pertanggung jawab dan BOSP” Kata Kadis Pendidikan Bursel.(Adam Kiat)
Average Rating