Ambon,Malukuexpose-Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun menegaskan, pekerjaan PT Batulicin di Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara (Marla) harus dihentikan, karena dinilai telah meresahkan masyarakat setempat.
Pasalnya, PT Batulicin berpotensi tindakan melakukan ilegal karena tak miliki isin beroperasi dan tak milik AMDAL.
“Masa baru eksplorasi tongkang sudah bawa batuan sampai ke papua!!, kan tidak masuk akal. Jadi hentikan semua aktifitas disana. ini Sikap Resmi,” tegas Benhur
Dikatakan, persoalan tambang Batulicin bukan semata kesalahan PT Batulicin tetapi juga soal pelaksanaan UU.
“Jadi ini juga bukan problem perusahaannya tetapi soal melaksanakan undang undang atau kah tidak, melaksanakan peraturan pemerintah ataukah tidak.
Kita ini tidak hidup di hutan belantara, kita hidup di NKRI yang taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan seluruh peraturan terkait dengan pertambahan, lingkungan, pemerintahan dan seterusnya,”
Lebih lanjut tentang tuntutan pendemo yang mengakui adanya keterlibatan oknum TNI yang menjaga lokasi tambang, Watubun pastikan akan memanggil pangdam dan semua pihak terkait untuk rapat bersama.
“Ya tentang keterlibatan TNI ada dalam tuntutan jadi kita akan undang Pangdam untuk meminta penjelasan termasuk pemerintah Provinsi dan juga pemerintah Kabupaten.
“Kira kira sekitar dua minggu lagi sebab saat ini kita lagi uji publik,” tandas Benhur
Sementara itu, ketua Fraksi PDI Perjuangan Andreas JW Taborat menyayangkan adanya eksploitasi tambang Batulicin di Kei Kecil.
Menurutnya, dampak dari eksplorasi di pulau kecil bisa mengakibatkan tenggelamnya pulau yang menjadi lokasi penambang itu.
Dengan demikian ia menegaskan Fraksi PDI Perjuangan menolak kehadiran PT Batulicin di Malra.
“Kami sepakat menolak dengan tegas kehadiran tambang-tambang di pulau Kei. Ini tentunya disemangati UU nomor 1 tahun 2014 tentang perlindungan pulau-pulau kecil
Kita mengkhawatirkan di tanah Evav bisa tenggelam nanti, maka keputusannya dengan tegas PDIP menolak kehadiran PT Batulicin,” Cetus Taborat. (M15E)
Average Rating