Rakor Bersama KPK RI, Pemkot Ambon Fokus Perbaiki Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan

Jakarta, Malukuexpose.com – Tak ingin terjebak dalam lubang yang sama, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon kembali menyambangi markas besar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta.

‎Langkah ini menjadi sinyal “bersih-bersih” besar-besaran terhadap sistem birokrasi di Kota Manise, khususnya dalam menutup celah manipulasi anggaran dan perencanaan yang rapuh.

‎Pertemuan Rapat Kordinasi Pencegahan Korupsi Pada Pemerintah Kota Ambon yang berlangsung di lantai 7 Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta Selatan, Rabu (29/04/26).

‎Ini adalah pertemuan kedua yang menunjukkan bahwa Pemkot Ambon sedang berada di bawah “radar” pendampingan ketat demi menciptakan tata kelola keuangan yang benar-benar bersih.

‎Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas perhatian, serta pendampingan yang telah diberikan KPK kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

‎Secara terbuka, mengakui bahwa tantangan memberantas korupsi sangatlah berat karena polanya yang seringkali berjalan masif.

‎Namun, dirinya menegaskan komitmen politiknya untuk membenahi sistem dari hulu ke hilir.

‎”Kami memiliki komitmen penuh. Kami berusaha memperbaiki semua pengelolaan keuangan, mulai dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Pendampingan KPK ini sangat kami butuhkan agar hal-hal yang menjadi kekurangan selama ini bisa segera diperbaiki,” ujar Wattimena.

‎Lanjutnya, upaya ini menjadi bagian penting dalam melakukan pembenahan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh.

‎“Pendampingan yang diberikan ini merupakan langkah strategis, untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin bersih dan berlandaskan pada nilai-nilai integritas,” ujar Wattimena.

‎Mantan Sekwan DPRD Provinsi Maluku ini menjelaskan, bahwa penguatan sistem pemerintahan tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek administrasi belaka, melainkan menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya praktik korupsi yang sudah menyatu dalam sistem.

‎Olehnya itu, perlunya menjalin kerja sama yang terus berkesinambungan antara pemerintah daerah dan KPK.

‎“Sinergi ini harus terus kita perkuat, agar pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan secara efektif dan memberikan dampak yang nyata, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

‎Wali Kota Ambon juga berharap, melalui pendampingan ini, Pemkot Ambon dapat semakin meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah, serta efektivitas dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.

‎”Kegiatan yang digagas oleh KPK ini merupakan bagian dari program nasional, untuk memperkuat fungsi koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh pemerintah daerah, ” harapnya.

‎Senada dengan Wali Kota, Ketua DPRD Kota Ambon, Mourits L. Tamaella, menegaskan bahwa pihak legislatif tidak akan tinggal diam.

‎Dirinya memastikan, fungsi pengawasan DPRD akan diperketat untuk mengawal setiap rupiah uang rakyat agar tepat sasaran sesuai harapan KPK.

‎”Ini adalah keinginan bersama. Masih banyak hal yang butuh pendampingan dan nasihat dari KPK terkait keuangan daerah. Kami akan memanfaatkan waktu ini dengan maksimal untuk memperbaiki fungsi pengawasan kami,” tegas Mourits.

“OPD Pemerintah Kota Ambon”

‎Kemudian, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V, Maruli Tua, memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Kota Ambon yang sudah selalu melakukan pendampingan bersama KPK RI.

‎Dirinya menekankan, bahwa kunci utama perubahan ada pada kepemimpinan yang berani dan kemampuan teknokratis dalam menyusun perencanaan pembangunan.

‎”Pertemuan ini menekankan pentingnya analisis detail terhadap masalah yang dihadapi, terutama optimalisasi belanja dan pendapatan. Kami fokus pada evaluasi hasil tahun-tahun sebelumnya agar tujuan pembangunan benar-benar tercapai tanpa kebocoran,” tegas Maruli.

‎Maruli Tua juga menegaskan, bahwa kehadiran langsung kepala daerah beserta jajaran pimpinan terkait menjadi bentuk komitmen yang nyata, dalam mendukung berbagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

‎”Semoga, Rakor ini diharapkan menjadi titik balik bagi Kota Ambon untuk melepaskan diri dari stigma buruk tata kelola keuangan dan bertransformasi menjadi daerah yang transparan serta akuntabel, ” ucapnya.

‎Menutup sambutannya, Direktorat mengingatkan Pemkot Ambon agar belajar dari pengalaman pahit tahun kemarin.

‎”Semoga di kepemimpinan dengan birokrasi yang baru mampu membuat tatanan yang baik dalam ruang lingkup Pemkot Ambon, ” harapnya.

‎Turut Hadir Dalam Rapat Kordinasi :