“Aneh” Nilai PBB Hotel Tirta Kencana Tiap Tahunnya Naik, Dispenda Ambon ?

Ambon,Malukuexpose.com – Diduga ada keanehan yang terjadi pada nilai Pajak Bumi Bangunan (PBB) Hotel Tirta Kencana Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon yang meningkat pada tiap tahunnya.

Hal ini dikatakan Sekretaris Dewan Pimpinan Kota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ambon, Steve Paljama kepada wartawan, Selasa (22/08/23), menindak lanjuti laporan pemilik Hotel yang baru diterima bahwa diduga Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Ambon melakukan penagihan PBB yang tidak seharusnya kepada pihaknya (Hotel).

“Pemilik Hotel Tirta Kencana yang ada di daerah Amahusu baru melaporkan ke kami tadi pagi bahwa PBB (Pajak Bumi Bangunan) mereka dibayar sekaligus dengan Alfamidi yang menggunakan lahannya,” katanya Sek Apindo

Dijelaskannya, bahwa dengan adanya keanehan yang terjadi pada Nilai PBB yang tiap tahun berbeda Nominalnya. Pemilik Hotel sudah pernah bertanya langsung terkait pembayaran pajak double ini, “namun pihak Dispenda mengaku bahwasannya pembayaran pajak tersebut harus seperti itu, dalam arti digabungkan menjadi satu,”.

Pasalnya, walaupun Gedung dan lokasi Alfamidi yang disewa adalah milik Hotel Tirta Kencana. Bukan berarti nilai koefisienya harus satu juga tapi harus terpisah. Padahal diketahui, Pihak Alfamidi sudah memiliki PBB sendiri.

“Itu berarti kan, kalau Alfamidi sudah sewa bangunan dan tanah, berarti pecah dong nilai koefisiennya. Harus berbeda karena tidak digunakan oleh pihak dalam hal ini Tirta Kencana bahkan secara utuh sudah disewa, sehingga mestinya dipisahkan, Pertanyaan kami, siapa-siapa yang jatuh dalam hal ini? Pemerintah Kota Ambon atau pengusaha,” jelasnya.

Ditambah, didalam tahun ini pihak Hotel Tirta Kencana harus melakukan pembayaran PBB yang cukup tinggi dari sebelumnya 13 juta rupiah sekarang naik 15 juta rupiah. Yang sudah termasuk Pajak Hotel dan juga Pajak Alfamidi.

“Nah padahal secara bangunan Alfamidi kan sewa dari dia dan itu secara pertanggungjawaban mestinya terlepas pisah, bukan gabung dengan punya dia lagi, kalau sperti ini terus Dispenda Kota Ambon Patut di pertanyakan, ” cetusnya.

Olehnya itu, Atas Nama Sekretaris DPK Apindo Kota Ambon ini mengaku pihaknya akan menyurati Komisi II DPRD Kota Ambon, sekaligus melaporkan langsung ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

“Untuk diketahui, setiap wajib pajak bisa dijadikan status konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,” tandasnya.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Silahkan Bagikan :

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *