MALUKUEXPOSE.COM,SAUMLAKI-Dipastiakan Aparat Penegak Hukum (APH) akan mengambil langkah cepat untuk melakukan pemeriksaan terhadap Mantan Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon, periode 2017-2022, dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Yonas Batlayeri, sesuai hasil laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena diduga hanya diduga kuat hanya kamuflase.
Bagaimana tidak, APBD yang telah diketuk palu atau ditetapkan DPRD KKT diduga tidak dipakai oleh Petrus dan sahabat karibnya (si Yonas) untuk menjalankan keuangan. Parahnya, kuat dugaan ada APBD ganda atau lembaran APBD yang disiapkan sendiri oleh keduanya, pasca ditetapkan. Alhasil, saat masa jabatannya berakhir di 22 Mey 2022, berbagai kebobrokan bermunculan.
Demikian disampaikan Penjabat Bupati Daniel E Indey, dalam evalusi tiga bulan kinerja kepada media di ruang rapat utama bupati, Kamis (18/8). Pasalnya, banyak temuan dan kejanggalan dalam penggunaan anggaran negara yang tertera pada batang tubuh APBD yang telah teraudit oleh BPK.
Setelah mempelajari situasi yang ada di Tanimbar, pasca menjabat hampir tiga bulan. Dan pada bulan kedua, sebagai Penjabat Bupati, Daniel E Indey, mengungkapkan fakta-fakta miris baik dari sisi birokrasi, kelembagaan organisasi hingga penataan keuangan dan aset, serta hal lainnya tentang pengembangan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam.
“Kami lihat semua itu, waktu terus berjalan, kami coba dan kaji yakni masalah keuangan. Bagaimana mau eksekusi tujuh program prioritas, jika anggaran tidak tersedia. Dan hasil yang kami dapat sesuai hasil pemeriksaan BPK pada APBD Pemda KKT tahun 2021 cukup miris,” tandasnya.
Dibeberkan fakta bahwa Pemda KKT miliki hutang pihak ketiga yang telah teraudit berdasarkan LHP BPK cukup banyak yakni,
menembus angka Rp221 milyar lebih. Hutang ini juga diketahui oleh DPRD setempat, yang akhirnya menjadi alasan LPJ Bupati ditolak oleh empat fraksi.
Tak sebatas itu, selain hutang, terdapat juga defisit dan jika dihitung mencapai Rp100 milyar lebih. Tetapi untuk angka pastinya, kata Indey, belum bisa ditetapkan, karena butuh perhitungan tepat.
“Misalnya sesuai batang tubuh APBD 2022, PAD yang dianggarkan Rp62 milyar. Padahal realisasi tahun-tahun sebelumnya tidak pernah mencapai angka tersebut. Jangankan Rp60 milyar, tembus Rp40 milyar saja belum pernah. Faktanya selama ini PAD kita hanya dikisaran Rp20an milyar,” ujar dia.
Kemudian untuk pendapatan Transfer. Pada PAGU APBD induk 2022, ada Rp911 milyar lebih. Sementara kalau dihitung riil, pendapatan Transfer pemerintah pusat Rp833 milyar. Artinya terdapat selisih Rp78 milyar. Namun hal itu dianggap wajar untuk disajikan. Membaca laporan ‘angan-angan’ itu, mendoron pihaknya merasa perluh melakukan revisi yakni terkait transfer antar daerah. Dimana APBD induk tertera Rp78 milyar. Padahal setelah kami koordinasi dengan BPKAD Provinsi Maluku, KKT hanya dijatahi Rp15 milyar.
“Ini fakta yang harus saya buka. Tidak bermaksud untuk mendiskreditkan siapapun. Tetapi rakyat harus tahu kondisi ini. Kita berada dalam lingkaran yang tak sehat. Namun tetap mengganggap sehat dan baik adanya,” ujar dia.
Alhasil, ketimpangan dan kejanggalan inilah, mendorong Komisi Anti Rasuah (KPK-Komisi Pemberatansan Korupsi) dan Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), beberapa waktu lalu, harus melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap pengelolaan keuangan Pemda KKT. Dan mengejutkan, ternyata selama ini, Pemda sangat tertutup terhadap transparansi APBD kepada publik.
“Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemda wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan harus mudah diakses masyarakat. Informasi tersebut setidaknya memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan, Hal ini memiliki urgensi untuk mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat. KPK dan Irjen Kemendagri menilai publikasi APBD KKT nol. Fungsi kontrol itu harus ada, supaya masyarakat juga tahu kondisi Tanimbar seperti apa. Kita bukan ada didunia lain yang ikut suka dan kemauan sendiri,” tandas dia.
Belum lagi jika dihitung teliti antara APBD induk dan perubahan terjadi selisih Rp74 milyar lebih. Dengan kondisi kaya gini, terdapat jumlah belanja yang ditetapkan sebesar Rp1,064 triliun. Bagaimana memposisikan pendapatan dan belanja, sementara selisih berkisar Rp90an milyar.
“Untuk angka pastinya nanti di APBD perubahan saat ketuk palu oleh DPRD,” kata dia.
Mirisnya lagi, pada batang tubuh APBD induk tertera item penerimaan pinjaman daerah senilai Rp81 milyar. “Penerimaan, artinya Pemda sudah menerima pinjaman daerah sebesar angka yang tertera Rp81 milyar itu. Terus kalau tertuang pada batang tubuh APBD, puluhan milyar tersebut dipakai untuk apa saja?” Heran Indey.
Terkait dengan semua itu, maka bisa dilihat bagaimana dengan posisi KKT saat ini. Indey, mencontohkan ibarat kue yang nilainya Rp 1,064 trilyun. MakasihĀ triliun itu, harus dibagi habis kesemua OPD hingga ketingkat kelurahan dan tidak boleh selisih satu rupiahpun. Artinya kalau semua telah dibagi habis, sementara pendapatan riil tak melebihi Rp10 milyar bagaimana? Sayangnya praktek bobrok ini dipertahankan selama ini.
“Kalau dinas A dapat Rp20 milyar termasuk gaji dan lain-lain. Untuk belanja barang dan jasa, belanja modal. Dimana itemnya rehab kantor. Terus pekerjaan itu sudah selesai dikerjakan nih, kan harus dibayar. Eh pas minta duit tidak ada di kas. Hanya angka doang. Apakah cara ‘kotor’ seperti ini harus terus dipertahankan?,” papar Indey.
Sekali lagi, Penjabat Bupati menegaskan bahwa dirinya tidak menyudutkan atau mendiskreditkan siapapun. Hanya menyampaikan posisi daerah ini sesuai fakta ke publik. Menurutnya, persoalan-persoalan ini akan dibahas bersama dengan DPRD setempat.
“Jika ada yang bilang penjabat lambat kerja dan lainnya, silahkan saja, tetapi sejak saya diberikan kepercayaan oleh Mendagri dan dilantik oleh Gubernur Maluku, tangungjawab untuk cintai ini negeri dan rakyat melekat di hati saya. Untuk itu, saat ini kita tata dulu. Itu baru dari sisi keuangan belum yang lainnya,” tutup Indey, yang menambahkan bahwa terhadap sejumlah persoalan keuangan ini, sesegera akan direkomendasikan ke APH guna proses hukum lebih lanjut. Pasalnya, pemerintahan ini terus berlanjut.(**)
Average Rating