ASN BPKAD Beberkan Aliran Dana 9 Miliar

MALUKUEXPOSE.COM,SAUMLAKI-Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada penyalahgunaan surat Perintah perjalanan Dinas (SPPD) senilai 9 milyar yang melilit Badan Pengelolaan keuangan Dan Ase Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) mendekati finish.

tercatat ada puluhan aparatur sipil Negara (ASN) mulai dari Kepala Dinas dan bawahannya, termasuk tenaga honorer, telah di periksa oleh penyidik kejaksaan Negeri Saumlaki (Kajari).

“Hasil pemeriksaan terhadap para ASN dalam dinas tersebut, bakal menjadi justice collaborator, dimana meraka akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) akan membongkar praktek kotor yang di lakukan secara terorganisir dalam dinas yang di pimpin Jonas Batlayeri dan Maria Goreti Batlayeri (Mantan Sekertaris Dinas),” ungkap sejumlah ASN yang enggan namanya di publikasikan kemarin.

Menurutnya, sejumlah ASN Siap membeberkan kasus aliran dana ke sejumlah pihak dan dugaan anggaran yang tidak terkafer dalam APBD, seperti pekerjaan fisik penunjukan yg tersebar di beberapa badan dinas.

“Kami sudah siap untuk membuka semuanya, dan siap mengurai benang benang kusut persoalan yang sedang di hadapi, serta siap membantu Kejari dalam mengungkap proses hukum yang sedang berjalan,”tegasnya.

Olehnya para ASN mengaku , Sikap yang dilakukan untuk sapatmembantu kejari dalam mengungkap kasus tersebut, sehingga dapat memberantadkan kasus korupsi di dalam pemrintahan supaya kedepan para ASN tidak lagi dijerumuskan oleh para pentinggi.

Ditambahkan, Kasus dugaan SPPD fiktif senilai Rp9 milyar BPKAD, mulai mendapat atensi khusus dinaikan statusnya ke tahap penyidikan oleh Kejari KKT pada 13 Juni 2022 kemaren. Bahkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Edyward Kaban, SH, MH,. dalam kunjungannya ke Tanimbar (31/8) kemarin, telah memberikan dukungan penuh dan memastikan penuntasan kasus SPPD Rp9 milyar.

“Yang jelas perkara ini tidak digantung atau terkesan dilama-lamakan dalam penanganannya, namun mengingat banyaknya dokumen dan saksi-saksi yang harus diperiksa maka membutukan waktu dalam pengungkapannya. Kita akan mendorong penuntasan dan percepatan kasus ini ,” tandasnya kepada media di Saumlaki, saat melakukan kunjungan kerjanya, Rabu (31/8).

Alhasil, untuk mempercepat penuntasan kasus SPPD yang diduga fiktif ini, Pihak Penyidik sedang berkoordinasi dengan APIP dalam hal ini Inspektorat Daerah serta Ahli Keuangan dari Universitas Lelemuku Saumlaki (Unlesa) guna percepatan perhitungan kerugian keuangan negara .

Disingung terkait adanya aliran dana Rp9 milyar tersebut mengalir pada institusi lain di daerah, hingga adanya keterlibatan arahan “petinggi” negeri ini. Ditegaskan Kajati, bahwa penyidik kejaksaan tentunya telah melakukan pendalaman guna mengetahui benang merah atau keterkaitan aliran dana tersebut dengan perkara dimaksud, sehingga pada akhirnya penyidik dapat menyimpulkan adanya keterlibatan pihak-pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55, 56 KUHPidana.

“Pokoknya siapa yang turut serta dan/atau membantu sudah jelas disebutkan dalam ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHPidana. Hal ini akan dilihat oleh tim penyidik,” tegas Kajati, yang menambahkan kalau kejaksaan tidak akan “main mata” serta berjanji akan mendorong terus penuntasan kasus tersebut.

Saat ini, penyidik kejaksaan negeri terus “gempur” pemeriksaan terhadap para ASN dalam lingkup BPKAD sebagai saksi-saksi. Tercatat hingga Minggu kedua pekan ini, telah diperiksa sebanyak puluhan orang ASN, termasuk didalamnya Kepala BPKAD Yonas Batlayeri, mantan Sekretaris dinas Maria Goreti Batlayeri, bendahara maupun para kepala bidang, kassubid serta kassubag hingga tenaga honorer. Mengingat ada sebanyak 81 orang pelaku perjalanan dinas di kantor dinas Bendahara Umum Daerah (BUD). Selain para ASN, penyidik juga telah meminta pendapat dua Ahli. Dan diharapkan, dalam waktu sebulan kedepan, kasus Rp9 milyar SPPD BPKAD sudah bisa dituntaskan. Pasalnya, masih banyak kasus lain yang sementara terparkir diatas meja penyidik, yang siap untuk ditindaklanjuti.

Peran Justice Collaborator dalam Kasus Korupsi, keberadaannya membantu mengungkapkan berbagai tabir kejahatan penggelapan maupun pencucian uang. Justice Collaborator adalah saksi pelaku yang bekerja sama. Artinya, dia adalah salah satu pelaku dari tindak pidana korupsi, namun bukan pelaku utama. (SY)

Silahkan Bagikan :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *