Ambon, Malukuexpose.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bergerak cepat merespons keluhan warga terkait ancaman pohon pelindung yang kondisinya membahayakan keselamatan publik.
Melalui program Walikota dan Wakil Walikota Jumpa Rakyat (WAJAR) yang digelar di Aula Balai Kota, Jumat (13/03/26), persoalan lingkungan menjadi salah satu topik utama yang dibahas.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon, Apries Gaspers, mengakui bahwa pihaknya saat ini kewalahan menangani tingginya volume permintaan pemotongan pohon dari masyarakat.
Sebagai langkah solutif, DLHP telah mengajukan telaahan kepada Walikota untuk membentuk tim kolaborasi lintas instansi.
”Jujur saja kami kewalahan untuk menangani permohonan pemotongan pohon secara mandiri. Sekitar seminggu lalu, kami sudah sampaikan telaahan kepada Pak Walikota untuk melakukan kolaborasi penanganan yang melibatkan Damkar dan BPBD,” ungkap Apries di hadapan warga.
Akan tetapi, Lanjutnya Pemerintah tidak akan membiarkan laporan warga terbengkalai, terutama mengingat risiko pohon tumbang saat musim hujan dan angin kencang.
Dirinya memastikan, akan segera bergerak bersama instansi terkait untuk menyinkronkan teknis kerja di lapangan.
“Surat laporan warga sudah kami terima. BPBD, Damkar, dan dinas terkait akan segera duduk bersama mencari solusi agar pemotongan pohon yang mengancam keselamatan segera dilakukan,” tegasnya.
Selain masalah pohon, pertemuan tersebut juga menyinggung persoalan sanitasi dan bangunan septic tank yang kerap memicu konflik antar tetangga. Terkait hal ini, Apries Gasper mengingatkan pentingnya peran perangkat wilayah.
”Dalam kehidupan bertetangga, lurah, RT, dan RW memiliki peran krusial. Secara administratif kami tidak memiliki kewenangan langsung untuk menghentikan pembangunan (septic tank), namun perangkat wilayah punya andil besar untuk memediasi dan menyelesaikan persoalan tersebut di tingkat bawah,” jelasnya.
Program WAJAR ini terus menjadi ruang efektif bagi Pemkot Ambon untuk menyerap aspirasi secara langsung. Dengan adanya komunikasi dua arah ini, diharapkan birokrasi dapat dipangkas sehingga penanganan masalah darurat di tengah masyarakat bisa diselesaikan lebih cepat. (M13E)
Average Rating