Belum Bisa Putuskan Tuntutan PMII-Pedagang, Wattimena: Harap Bersabar

MALUKUEXPOSE.COM- Pj.Wali Kota Ambon Bodewin M Wattimena menegaskan belum bisa mengambil keputusan akan tuntutan dari PMII dan pedagang karena harus melakukan Rapat kordinasi (Rakor) Bersama Pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD Kota Ambon.

“Mengingat aset yang dipakai untuk kelangsungan hidup para Pedagang yang notabennya warga Kota, adalah aset milik Pemerintah Provinsi,” katanya diBalai Kota Rabu (08/03/23).

Akan tetapi sebelumnya Dirinya mengucapkan terima kasih, karena aksi ini sebagai upaya untuk memperjuangkan nasib masyarakat, nasib pedagang, yang mana ini sebenarnya mesti menjadi tanggungjawab pemerintah.

Namun, sekarang kita semua masih dibingkai dengan aturan, dan untuk memaknai aturan itu, apa yang sudah dibuat oleh pemerintah sebelumnya, tidak saya rubah, karena apapun bentuknya, semua kebijakan itu sudah mempertimbangkan dengan baik.

Untuk itu, sekali lagi saya katakan, bahwa itu aset Pemprov, bukan aset kota. Karena itu, kita tidak punya hak penuh didalamnya, kita hanya mengelola sesuai kewenangan kita,” tuturnya.

Dan sampai terjadinya pembongkaran lapaj, itu sebenarnya bukan bagian dari rencana Pemerintah Kota, karena prinsipnya, Pemerintah tetap menunggu refitalisasi pasar besar yang saat ini dalam proses pembangunan. Namun telah dilakukan pembongkaran.

Awalnya itu disetujui karena tujuannya untuk memperbaiki kawasan itu, termasuk memberikan ruang yang cukup kepada pemilik-pemilik ruko, akan tetapi dilakukan kembali pembangunan lapak, yang mana itu tanpa berkoordinasi.

Dimana akibat dari tindakan pembangunan kembali itu, Pemerintah dinilai sebagai sekumpulan orang-orang bodoh yang tidak mengerti tentang hak dan kewenangannya. Untuk itulah, pembangunan itu dihentikan, dan itu sebagai langkah pemerintah.

Namun muncul persoalan lagi, karena nasib pedagang yang lapaknya telah dibongkar, bagaimana mereka berjualan dan sebagainya.

“Kenapa saya hentikan dan tidak bongkar, karena saya harus melakukan koordinasi dengan Pemprov, karena lahan itu aset Pemprov. Antar Pemerintah tidak boleh saling berbenturan hanya karena persoalan ini, kerena itu saya hentikan sambil menunggu waktu untuk berkoordinasi, tingkat kota sudah dilakukan, dan saat itu saya sudah tegaskan bahwa saya tidak setujuh lapak dalam terminal. Sekarang tinggal menunggu rapat tingkat provinsi. Ini jelas ya,”tandas Wattimena.

Sampai sekarang belum dilakukan, karena DPRD sementara melakukan agenda pengawasan l.

“Saya sudah minta dilakukan rapat, karena nasib pedagang ini harus dicarikan solusi. Sebenarnya kalau kemarin lapak-lapak itu belum dibongkar, saya rasa tidak akan ada masalah seperti ini. Padahal saya sudah bilang, sabar sampai gedung pasar besar itu jadi, lalu siapa yang bisa masuk disitu, siapa yang tidak, maka sisanya itu kita tata dengan baik. Itu konsep kita untuk penataan, tapi sudah terjadi. Jadi kita bersabar,” pintanya. (**)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Silahkan Bagikan :

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *