Bodewin Ancam Pecat ASN Terlibat SK Pangkat Bodong, Inspektorat Turun Investigasi

0
IMG-20261016-WA0009
Silahkan Bagikan :

Ambon, Malukuexpose.com- Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Ambon yang diduga terlibat dalam kasus penerbitan surat keputusan (SK) kenaikan pangkat bodong.

Bodewin memerintahkan Inspektorat Daerah Kota Ambon segera melakukan pemeriksaan investigatif untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat, termasuk oknum yang diduga menjadi pelaku serta ASN yang memperoleh SK tidak sesuai ketentuan.

Ia menegaskan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya keterlibatan ASN, pemerintah akan menjatuhkan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberhentian.

“Pemerintah Kota Ambon tidak mentolerir kejadian ini. Saya sudah menugaskan Inspektorat Daerah untuk segera melakukan pemeriksaan investigasi terkait persoalan ini. Kita ingin mengetahui siapa pelakunya dan siapa saja yang terlibat,” tegas Bodewin.

Menurutnya, kasus tersebut merupakan persoalan serius karena tidak hanya berkaitan dengan dugaan penipuan, tetapi juga berpotensi merusak kredibilitas pemerintah daerah serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Bodewin menyayangkan masih adanya pihak yang diduga menempuh jalur tidak resmi dalam pengurusan kenaikan pangkat ASN, padahal pemerintah telah menyediakan mekanisme administrasi kepegawaian melalui sistem digital yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Ia menjelaskan, proses kenaikan pangkat seharusnya dilakukan melalui mekanisme resmi dengan melengkapi persyaratan administrasi dan mengunggah dokumen ke dalam sistem yang tersedia. Selanjutnya, proses tersebut akan melalui tahapan verifikasi hingga penerbitan persetujuan teknis sebelum dokumen kenaikan pangkat diterbitkan.

“Pertanyaannya, mengapa masih ada ASN yang menempuh cara-cara yang tidak benar di luar mekanisme yang berlaku, padahal proses kenaikan pangkat sudah terintegrasi melalui aplikasi yang disediakan,” ujarnya.

Menurut Bodewin, ASN yang telah lama bekerja semestinya memahami prosedur tersebut dan tidak mudah tergiur dengan tawaran pengurusan dokumen melalui jalur yang tidak resmi.

Ia menilai, apabila dugaan keterlibatan ASN terbukti, tindakan tersebut tidak hanya menjadi pelanggaran disiplin, tetapi juga mencederai integritas aparatur dan mempermalukan institusi Pemerintah Kota Ambon.

“Kalau ada ASN yang terlibat, akan diproses dan ditindak tegas sesuai ketentuan. Ini bukan hanya soal pelanggaran disiplin, tetapi juga menyangkut dugaan penipuan dan nama baik pemerintah,” tandasnya.

Selain memerintahkan pemeriksaan internal, Bodewin juga telah menginstruksikan bagian hukum Pemerintah Kota Ambon untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian guna membahas langkah hukum yang dapat ditempuh pemerintah daerah.

Langkah tersebut, katanya, diperlukan karena persoalan SK bodong berpotensi menurunkan kredibilitas pemerintah di mata publik. Ia juga menyayangkan adanya dugaan pencatutan nama pejabat daerah, termasuk nama Gubernur Maluku dan Wali Kota Ambon, dalam persoalan tersebut.

Bodewin menegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam dan siap mengambil langkah hukum apabila diperlukan. Jika pihak yang diduga menjadi korban tidak membuat laporan resmi, pemerintah akan mempertimbangkan pelaporan kepada aparat penegak hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang diperoleh.

“Kami ingin kasus ini terang-benderang dan diusut sampai tuntas. Jika ada ASN Pemerintah Kota Ambon yang terbukti terlibat, akan ada tindakan yang sangat tegas,” katanya.

Untuk mempercepat pengungkapan kasus, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kepala sekolah, dan kepala puskesmas juga diminta melakukan inventarisasi terhadap ASN yang diduga menerima SK kenaikan pangkat bodong.

Bodewin menyebutkan, hasil pendataan tersebut akan menjadi salah satu bahan bagi Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan lebih lanjut, sekaligus membantu pemerintah mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut.

Ia meminta Inspektorat bekerja dalam waktu yang tidak terlalu lama agar persoalan ini segera memperoleh kejelasan. Pemerintah juga akan mengevaluasi dan memperketat pengawasan terhadap proses pengusulan kenaikan pangkat ASN untuk mencegah kejadian serupa terulang.

“Kami menyesalkan kejadian ini. Namun, informasi yang disampaikan menjadi bahan bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan dan memperketat pengawasan. Prinsipnya, siapa pun yang terbukti terlibat harus bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum,” tutup Bodewin.

Pemerintah Kota Ambon berharap pemeriksaan investigatif tersebut dapat mengungkap rangkaian peristiwa secara menyeluruh, memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menjadi dasar bagi penindakan sesuai aturan yang berlaku.(M11E)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *