MALUKUEXPOSE.COM,SAUMLAKI-Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Tanimbar (KKT) kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD 2021. WTP ini adalah yang ketiga kalinya. Sebelumnya diraih pada tahun 2018 atas LHP 2017, 2019 atas LHP 2018 dan tahun ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Ruben Moriolkossu, mengatakan kalau ada bebetapa catatan yang dipertegas oleh BPK kepada Pemda untuk harus dibenahi. Rekomendasi tersebut diantaranya, mengenai pengelolaan keuangan, bantuan hibah dan penataan aset. Memang, sebelumnya rekomenasi itu telah ditindaklanjuti. Sayangnya belum semuanya dituntaskan.
“Atas dasar itulah kita diminta untuk lebih fokus perbaikan,” tandasnya kepada wartawan kemarin.
Menurutnya, dalam rekomendasi yang harus ditindaklanjuti tidak ada yang sifatnya materil. Sedankan perbaikan penyesuaian terhadap perjalanan dinas, kata Sekda hal tersebut telah dilakukan pemda sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 33.
Sekda juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas kinerja sehingga bisa kembali Tanimbar meraih WTP. Dengan perolehan kembali opini WTP, maka menunjukan bahwa pemda terus berusaha untuk menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
“Laporan keuangan pemda 2021 kita kembali meraih WTP. Capaian yang diraih Pemkab KKT saat ini merupakan hasil kerja keras seluruh aparatur pemerintah dan dukungan dari masyarakat,” katanya.
Dikatakan, tanggung jawab untuk mengelola keuangan yang diberikan, maka dari itu pengelolaan keuangan ini harus dikelola dengan baik dan transparan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Menurut Indey, WTP bukan hanya sekedar prestasi, akan tetapi sebuah tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan.
“Oleh sebab itu, opini WTP ini wajib hukumnya, karena sebagai bentuk penyajian laporan keuangan yang akuntabel,” ungkapnya.
Ditemui ditempat terpisah, Ketua DPRD KKT Jaflaun Omans Batlayeri, menyampaikan apresiasi atas hasil opini WTP yang diterima oleh pemerintah daerah dari BPK-RI. Hal ini menandakan bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah baik serta memenuhi standar akuntasi pemerintahan.
“Jika ada beberapa temuan administratif dalam LHP ini, kami berharap untuk segera ditindaklanjuti,” katanya menambahkan. (**)
