Ambon, Malukuexpose.com – Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon yang mengendakan pengesahan anggaran berjalan dinamis dan diwarnai hujan catatan kritis dari fraksi-fraksi dewan.
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan utama dalam ruang sidang adalah desakan agar Pemerintah Kota (Pemkot) segera merealisasikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga kesehatan (nakes).
Sejumlah fraksi menilai, TPP untuk nakes merupakan hak yang harus diprioritaskan mengingat beban kerja dan dedikasi mereka dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak bisa ditunda.
Merespons tekanan dan catatan kritis dari legislatif tersebut, Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menyatakan bahwa pihaknya memiliki komitmen yang sama dalam memperhatikan kesejahteraan ASN, khususnya para nakes.
Namun, dirinya meminta semua pihak untuk melihat postur anggaran daerah secara objektif.
”Soal TPP sebagai apresiasi kepada ASN yang terus bekerja keras bagi kota ini, seperti tenaga kesehatan, kami sepakat. Namun, kita juga harus menyesuaikan hal ini dengan kemampuan keuangan daerah,” terang Bodewin usai rapat paripurna Ranperda APBD 2025, Senin (13/07/26).
Dirinya juga menjelaskan, Pemkot Ambon tidak berniat menahan hak para pegawai. Hanya saja, eksekusi kebijakan belanja daerah harus tetap realistis dan berbasis pada kapasitas fiskal yang tersedia.
Agar nantinya tidak memicu defisit yang dapat mengganggu stabilitas program pelayanan publik lainnya.
Menutup keterangannya, Pemkot Ambon berjanji akan menjadikan catatan kritis DPRD ini sebagai bahan evaluasi penting untuk menyusun formula pembiayaan yang lebih proporsional.
“Sehingga kesejahteraan nakes tetap terakomodasi tanpa mengorbankan kesehatan kas daerah, ” Tutupnya Wali Kota Ambon. (M13E)
Average Rating