DPRD Ambon Sebut Proyek Pasar Apung Batumerah “Ilegal & Tabrak Regulasi”, Gubernur dan Walikota Diminta Jangan “Abu-Abu”

0
1793188555800
Silahkan Bagikan :

Ambon, Malukuexpose.com — Polemik pembangunan kawasan Pasar Apung Batumerah, di Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, terungkit kembali.

Proyek bernama Waterfront City bernilai puluhan miliar rupiah yang dikerjakan oleh pengembang CV Alive To Madale ini secara blak-blakan disebut ilegal dan menabrak berbagai aturan hukum oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon.

​Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Gunawan Mochtar, SE., M.Si, melayangkan kritik keras terhadap sikap pemerintah daerah yang dinilai lamban dan terkesan tutup mata.

Dirinya mendesak, Gubernur Maluku dan Walikota Ambon untuk tidak bersikap “abu-abu” dalam menyikapi persoalan yang meresahkan para pedagang serta publik Kota Ambon ini.

​”Kami minta Gubernur maupun Walikota agar segera mengambil langkah tegas, bukan sekadar memberikan warning setengah hati. Jangan cuma diam! Pembangunan di wilayah pesisir pantai ini jelas-jelas dilarang dan menabrak aturan,” tegas Gunawan di ruang komisi III DPRD Kota Ambon, Rabu (28/10/26).

​Berdasarkan hasil uji publik Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Komisi III menemukan kejanggalan fatal.

Dari lokasi pembangunan Pasar Apung tersebut berada di dalam kawasan perairan Teluk Ambon. Namun, izin yang dikantongi justru merujuk pada wilayah Laut Banda sebuah ketidaksesuaian telak yang mengindikasikan adanya maladministrasi tingkat tinggi.

​Tak hanya salah alamat, proyek yang diproyeksikan menampung 600 hingga 700 lapak pedagang lokal ini juga beroperasi tanpa kelengkapan dokumen krusial.

​”Pembangunan ini melanggar empat regulasi sekaligus. Mulai dari Amdal, dokumen UKL-UPL yang sama sekali tidak ada, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Ini murni ilegal dan dibiarkan tanpa pengawasan fungsional dari Dinas PU Provinsi maupun Kota Ambon,” beber Gunawan.

Dirinya menambahkan, bahkan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, proyek pembangunan di pesisir pantai tersebut sudah secara tegas dilarang karena merusak estetika dan kelestarian alam Teluk Ambon.

​DPRD Kota Ambon, lanjutnya pada prinsipnya menyatakan sangat mendukung masuknya investasi untuk menggerakkan roda perekonomian dan menata para pedagang lokal.

Kendati demikian, investasi yang berjalan harus taat hukum, bukan investasi “salah kaprah” yang mengabaikan aspek lingkungan dan tata ruang kota.

​”Ketidakhadiran pihak pengembang saat dipanggil secara resmi oleh legislatif untuk mengikuti RDP semakin memperkuat sinyal adanya pelanggaran tersembunyi di balik megaproyek senilai puluhan miliar tersebut, ” Ungkapnya.

​Demi membongkar tuntas sengkarut ini, Komisi III DPRD Kota Ambon tidak akan tinggal diam. Langkah hukum dan administratif berskala besar telah disiapkan.

​Dalam waktu dekat, Komisi III berencana membawa kasus maladministrasi Pasar Apung ini langsung ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta. Selain itu, pihak kepolisian juga didesak untuk segera turun tangan.

Dan akan memanggil pihak pengembang CV. Alive To Madale, PU Kota, Satpol-pp, Balai Jalan, DIHP dan Pemerintah Batu Merah untuk membahas permasalahan proyek yang sudah mangkarak yang menganggu aktivitas masyarakat maupun pedagang.

​”Kami akan meminta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Maluku untuk segera memeriksa dokumen perizinan, perencanaan, hingga peta lokasi yang sesungguhnya. Aturan harus ditegakkan, jangan biarkan oknum pengembang semena-mena merusak wajah Teluk Ambon,” pungkas Gunawan. (M13E)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *