DPRD KKT Usulkan Pembangunan RS Baru 2027 Dipusatkan di Kota Saumlaki

0
IMG-20261104-WA0192
Silahkan Bagikan :

KKT, Malukuexpose.com – Rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghadirkan rumah sakit baru di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) pada tahun 2027 mendatang disambut antusias.

Namun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KKT memberikan catatan krusial yang dimana lokasi pembangunan didesak agar dipusatkan di dalam Kota Saumlaki, bukan di kawasan pinggiran.

​Wakil Ketua DPRD KKT, Apolonia Laratmase, mengungkapkan bahwa desakan ini murni lahir dari jeritan dan keluhan riil masyarakat di lapangan.

Berdasarkan hasil reses dan kunjungan kerja, warga khususnya dari wilayah kepulauan dan pesisir seperti Kecamatan Selaru merasa sangat terbebani dengan kondisi eksisting RSUD PP Magretti di kawasan Ukurlarang yang dinilai terlalu jauh.

​“Banyak masyarakat yang mengeluh kepada kami. Mereka yang datang dari dalam Kota Saumlaki maupun dari kecamatan lain harus mengeluarkan biaya tambahan karena jarak rumah sakit cukup jauh,” ujar Apolonia di Saumlaki, Rabu (04/11/26) .

Selama ini, warga dari pulau-pulau luar seperti Selaru harus berjibaku dengan ombak melintasi laut, lalu melanjutkan perjalanan darat demi mencapai RSUD PP Magretti di Ukurlarang.

Perjuangan berat ini tidak berhenti di IGD, melainkan berlanjut pada persoalan logistik keluarga yang mendampingi.

Laratmase membeberkan, fakta memprihatinkan di sekitar rumah sakit saat ini. Keterbatasan fasilitas pendukung seperti penginapan, rumah makan, hingga apotek membuat keluarga pasien kerap mengalami kesulitan besar.

​“Pasien mungkin menggunakan BPJS sehingga biaya pengobatan ditanggung, tetapi keluarga yang mendampingi tetap harus mengeluarkan biaya besar. Bahkan ada keluarga pasien yang terpaksa tidur di emperan rumah sakit karena tidak memiliki tempat menginap,” bebernya.

​Selain itu, masalah infrastruktur jalan yang sempit menuju Ukurlarang turut menjadi pertimbangan.

Jika harus dilebarkan, pemerintah daerah dipastikan harus menghadapi rumitnya pembebasan lahan bersertifikat milik warga.

​Sebagai solusi tengah, DPRD merekomendasikan agar pemerintah daerah melirik kawasan rumah sakit lama yang terletak di dalam Kota Saumlaki.

Syarat dari Kemenkes yang mewajibkan lokasi baru harus memiliki fasilitas kesehatan sebelumnya dinilai sangat sejalan dengan opsi ini.

​DPRD meminta Pemda KKT segera menyiapkan langkah pembebasan lahan seluas 5 hingga 6 hektare di sekitar kawasan tersebut.

Jika terealisasi, Tanimbar bahkan berpotensi memiliki dua fasilitas kesehatan tangguh sekaligus satu di Ukurlarang dan satu lagi di jantung Kota Saumlaki.

​Di tengah dinamika komunikasi dengan Kemenkes, sempat muncul kekhawatiran bahwa anggaran pembangunan senilai miliaran rupiah tersebut akan dialihkan ke provinsi lain jika lokasi tidak disepakati.

​Menanggapi hal ini, dirinya secara tegas menepis anggapan bahwa lembaganya menolak bantuan pusat. DPRD, kata dia, tetap siap menerima opsi pembangunan di Ukurlarang apabila usulan pemindahan lokasi benar-benar tidak bisa diakomodasi oleh kementerian.

​Meski demikian, pihaknya berharap pemerintah pusat dapat lebih peka terhadap kondisi geografis dan efektivitas pemanfaatan anggaran.

DPRD berkaca dari pengalaman buruk mangkraknya sejumlah Puskesmas di Tanimbar akibat salah perencanaan.

​“Kami bukan menolak pembangunan, tetapi meminta agar kebijakan ini dipertimbangkan secara baik supaya rumah sakit yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar jadi pajangan,” pungkasnya.

​Kini, bola panas berada di tangan Kementerian Kesehatan. DPRD KKT bersama Pemda tinggal menunggu keputusan final apakah suara rakyat Tanimbar untuk mendekatkan akses kesehatan di dalam kota akan diakomodasi pada tahun 2027 mendatang. (M13E)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *