DPRD Kota Ambon Wanti-wanti Pemerintah Tak Hanya “Obral Data” Kemiskinan dan Stunting

​Ambon, Malukuexpose.com — Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun Anggaran 2027 menjadi momentum krusial untuk menguji komitmen pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan dan memangkas angka stunting.

Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw, melayangkan kritik tajam terhadap pola perencanaan anggaran Pemerintah Kota Ambon.

Dan mengingatkan agar Pemkot tidak sekadar lihai memajang angka dan mengidentifikasi masalah, tetapi tumpul dalam mengeksekusi program intervensi yang konkret.

​Sorotan keras ini disampaikan Laturiuw pada Rabu (02/09/26), menanggapi fokus penanganan masyarakat miskin rentan (Desil 1 hingga Desil 4) serta penuntasan kasus stunting yang dinilainya masih berkutat pada retorika dan pendataan awal.

​”Jangan sampai kita hanya piawai menyebutkan jumlah KK atau sekadar memaparkan angka, tetapi tidak ada program nyata yang menyentuh dan memperbaiki kehidupan mereka. Target utama pembangunan itu menyejahterakan warga, bukan sekadar inventarisasi masalah dari tahun ke tahun,” tegas Aleg Fraksi Gerindra.

​Dirinya menilai, pembaruan (update) data penerima manfaat pada kelompok Desil 1–4 hingga kini belum jelas.

Tanpa data riil yang mutakhir, program sosial yang diletakkan dalam APBD 2027 berisiko salah sasaran.

“Padahal, tujuan utama pemetaan desil adalah agar kelompok masyarakat rentan ini mendapat dorongan ekonomi hingga mampu naik kelas (graduasi), ” Ungkapnya.

​Selain persoalan kemiskinan, dirinya juga menyinggung angka anak terdampak stunting di Kota Ambon juga dinilai masih sangat mengkhawatirkan.

“Berdasarkan Data Dinas Kesehatan Kota Ambon per 31 Juli mencatat setidaknya masih ada 274 anak mengalami stunting (kategori pendek dan sangat pendek), di mana Desa Tawiri menyumbang angka cukup signifikan yakni sekitar 74 anak, ” Paparnya.

Dirinya mengakui, belum adanya kejelasan data pembaruan periode Agustus dari dinas terkait jelang momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Ambon pada 7 September mendatang.

​”Menjelang HUT Kota Ambon 7 September nanti, jangan sampai kita larut dalam perayaan tapi lupa ada 274 anak yang butuh penanganan nyata. Masalah hanya bisa selesai kalau kita paham akar masalahnya. Solusi yang dimasukkan ke APBD 2027 harus konkret dan terimplementasi, bukan cuma wacana,” pungkasnya. (M13E)