Ambon, Malukuexpose.com – Guna memperketat pengawasan pajak air tanah dan perizinan usaha di sejumlah titik strategis. Komisi I DPRD Kota Ambon, melakukan peninjauan lapangan (on the spot), Kamis (29/01/26).
Langkah tegas ini diambil untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon.
Dalam tinjauannya, Bode W R Mailuhu menekankan pentingnya akurasi data penggunaan air oleh sektor komersial, terutama perhotelan.
“Tadi komisi lakukan peninjauan ke Hotel Kamari, Swiss-belhotel, Elisabeth,” Katanya .
Pemerintah Kota Ambon melalui koordinasi dengan Komisi I berencana memasang 350 meter air tanah di lokasi-lokasi yang selama ini belum terjangkau sistem monitoring.
”Kami tidak ingin ada kebocoran potensi pendapatan. Pemasangan meter air ini wajib bagi usaha yang belum terjangkau, termasuk hotel-hotel. Ini adalah bagian dari evaluasi implementasi pajak air tanah untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan,” tegas kekom I.
Selain masalah pajak air, Mailuhu juga menaruh perhatian serius pada aspek lingkungan. Pihaknya memeriksa langsung Izin AMDAL memastikan setiap bangunan usaha memiliki dokumen lingkungan yang valid.
“Dalam pengelolaan limbah sampah maupun cair yang dilakukan oleh pelaku usaha agar tidak mencemari lingkungan, ” Ucapnya aleg NasDem Kota Ambon.
Selain itu juga, Komisi juga tengah mendalami pembahasan izin minuman beralkohol (Minor) dengan kadar di bawah lima persen.
Menurut Bode, regulasi ini perlu diperjelas agar pengawasan di lapangan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha kecil maupun menengah.
”Prinsipnya, DPRD akan terus mengawal proses ini hingga seluruh target pemasangan alat monitoring selesai dan sistem pengelolaan limbah di Ambon memenuhi standar yang berlaku, ” tegasnya.
”Semua ini tujuannya satu meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memastikan semua usaha di kota ini patuh pada aturan yang ada,” tutupnya. (M13E)
Average Rating