DPRD Tagih Janji Pemerintah dan Tim Percepatan Tuntaskan Raja Definitif 9 Negeri

Ambon, Malukuexpose.com – DPRD Kota Ambon menagih komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dan Tim Percepatan terkait pelantikan raja definitif di sembilan negeri adat yang hingga kini masih dipimpin oleh Pejabat (Pj) Sementara.

​Sembilan negeri yang belum memiliki pemimpin definitif tersebut meliputi Soya, Hative Besar, Passo, Rumahtiga, Tawiri, Hatalai, Nusaniwe, Seilale, dan Leahari.

​Anggota Komisi I DPRD Kota Ambon, Wiliam Mairuhu, menegaskan bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya, sejumlah negeri sebenarnya menyatakan kesiapan untuk menggelar prosesi pelantikan raja definitif pada Agustus lalu.

Namun hingga awal September ini, belum ada sinyal positif dari pemerintah daerah untuk merealisasikan hal tersebut.

​”Kami tetap berpacu pada hasil RDP terakhir. Ada beberapa negeri yang menyatakan siap dilantik Agustus, tetapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda positif. Sebagai mitra kerja langsung pemerintah, kami meminta Tim Percepatan dan Pemkot bekerja nyata demi kepentingan masyarakat banyak,” tegas Wiliam Mairuhu di ruang komisi I DPRD Kota Ambon, Kamis (03/09/26).

​Mairuhu juga menyoroti, dampak berkepanjangan dari ketiadaan raja definitif yang dimana kepemimpinan Pj Sementara yang terbatas oleh regulasi dinilai menghambat pengambilan keputusan strategis, termasuk penyelesaian sengketa tanah yang marak terjadi di negeri-negeri adat Pulau Ambon.

Dan Pejabat sementara terikat aturan hukum sehingga tidak bisa mengeksekusi kebijakan krusial.

“Sehingga keputusan adat yang mengikat dari raja definitif sangat dibutuhkan untuk mengurai konflik pertanahan warga, ” Ungkapnya.

Lanjutnya, kehadiran raja definitif menjadi syarat utama agar negeri adat dapat berdiri mandiri dan mengembalikan hak-hak kultural masyarakat setempat.

​Guna mengurai kebuntuan ini, Komisi I DPRD Kota Ambon memanggil kembali Tim Percepatan, Bagian Pemerintahan Pemkot Ambon, serta perwakilan dari sembilan negeri terkait untuk RDP lanjutan dalam waktu dekat.

​”Kami akan memanggil kembali pihak-pihak terkait untuk meminta penjelasan langsung mengenai kendala yang dihadapi. Langkah konkret harus segera diambil agar saat memasuki tahun 2027 mendatang, seluruh negeri adat di Kota Ambon sudah dipimpin oleh raja definitif,” pungkas Mairuhu. (M13E)