MALUKUEXPOSE.COM,AMBON-
Permasalahan bahan Bakan Minyak (BBM) bersubsidi di Kota Ambon yang menjadi kelangkaan karena dinilai tidak ada keterbukaan yang serius dari pihak Pertamina kepada masyarakat.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon Harry Putra Far-Far kepada Wartawan usai rapat dengan Pihak Pertamina dan Supir Angkot Kemarin.
Far-Far Mengatakan, kekesalan terhadap pihak Pertamina karena Sangat tidak ada keterbukaan dari pihak pertamina mengenai jumlah data BBM Bersubsidi pemberian pemerintah yang diterima Kota
Menurutnya, pertemuan Anggota Komisi I DPRD Kota Ambon, pihak pertamina dan para supir angkot pertamina terkesan menutupi kesalahan dalam menjawab sejumlah pertanyaan dari anggota dan dan supir angkot, tidak mendetail dan terperinci.
Olehnya Far-Far mengaku, dengan permasalahan yang belum dapat diselesaikan maka komisi akan lanjutkan rapat dengan Pihak Pertamina dan juga akan mengundang dinas terkait yakni dinas indag dalam menangapi persoalan yang terjadi.
“Karna BBM bersubsidi ini seharunya di nikmati oleh masyarakat yang memerlukan. Bukan dilangkahkan dan menjadi masalah dalam masyarakat untuk memiliki BBM dalam mengantri hingga membuat kemacetan. Ini yang membuat pertanyaan bagi masyarakat apakah benar kuota BBM bersubsidi menvukupi sesuai dengan permintaan tidak,”ujarnya
Dikatakan, dalam dua pekan kedepan komisi akan langsung melakukan on teh spot ke lokasi-lokasi untuk melakukan perhitungan sesuai penyampaian pertamina.
Pasalnya, PT Pertamina Persero berencana akan menghapus BBM Premium. dimana Penghapusan premium ini merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017.
“Mereka mau menghilangkan premium dan diganti dengan Pertalite Khusus (PLK) saja tapi bagaimana dengan kondisi ekonomi kami. Pendapatan kami sehari tidak seberapa apalagi ditengah pandemi, lalu kalau kami pakai bahan bakar pertalite itu kan harganya lebih tinggi, kami mau makan apa lagi,” kata Koordintator Angkot, Risman Laduheru dalam rapat.(**)
