Fraksi PDI-Perjuangan Minta Inspektorat Investigatif Keuangan Desa Wayame
@malukuexpose Oktober 26, 2026 0
Ambon, Malukuexpose.com — Dugaan penyimpangan tata kelola keuangan di Desa/Negeri Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, berbuntut panjang.
Kasus ini kini menjadi sorotan tajam wakil rakyat di DPRD Kota Ambon menyusul adanya laporan dari masyarakat terkait potensi kebocoran Pendapatan Asli Desa (PADes) hingga absennya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) selama dua tahun berturut-turut.
Menanggapi persoalan ini, DPRD Kota Ambon akan menindaklanjuti respons nyata atas keresahan warga yang terjadi pada pemerintahan Desa Wayame
Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon dari Fraksi PDI-Perjuangan, M. Aris Soulisa, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam.
Dalam waktu dekat, Komisi I akan segera memanggil Pemerintahan Desa (Pemdes) Wayame untuk mengklarifikasi berbagai dugaan pelanggaran dan karut-marut pengelolaan keuangan desa tersebut.
”Komisi I akan memanggil Pemdes Wayame untuk mengklarifikasi masalah ini. Kami berkomitmen untuk mengawal aspirasi masyarakat Wayame atas transparansi dan tata kelola keuangan yang bersih tetap terjaga,” tegas Fraksi PDI-Perjuangan.
Sorotan utama Fraksi PDI-Perjuangan tertuju pada angka selisih penerimaan retribusi parkir yang dinilai fantastis dan tidak masuk akal.
Dari potensi riil yang ditaksir mencapai lebih dari Rp100 juta per tahun, dana yang resmi tercatat masuk ke kas desa dilaporkan hanya berkisar Rp30 juta per tahun.
”Jika potensi riilnya mencapai Rp100 juta lebih tetapi yang tercatat di kas desa hanya Rp30 juta per tahun, ini angka kebocoran yang sangat fantastis. Infonya ada dugaan pembagian ke pihak-pihak lain yang masuk dalam kantong pribadi. Masalah ini harus diusut tuntas, tidak boleh dibiarkan menguap begitu saja,” lugas perwakilan PDI-Perjuangan, Senin (26/10/26).
Lebih parah lagi, kebocoran tersebut baru terlihat dari sektor parkir, sementara potensi PADes lain seperti sektor UMKM dan Transportasi Laut (Speedboat) dikelola tanpa diketahui oleh staf Pemdes Wayame sendiri.
Selain karut-marut PADes, lanjutnya ketiadaan LPJ selama dua tahun terakhir di bawah kepemimpinan Kades Samsudin Menur menjadi catatan merah administratif.
”Tindakan meniadakan laporan berkala kepada BPD/Saniri Negeri, RT/RW, dan masyarakat dinilai telah menabrak Undang-Undang Desa serta Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa, ” Akuinya.
Selain itu, Kritik keras juga dialamatkan kepada Kades Samsudin Menur yang nekat mengambil alih seluruh kendali keuangan dan kas harian secara langsung, dengan dalih insiden kebocoran kas di masa lalu.
”Akibat kebijakan sepihak ini, penyaluran insentif RT/RW hingga pengelolaan uang dilakukan tanpa mekanisme pembukuan resmi dari bendahara desa, “Katanya.
Fraksi PDI-Perjuangan menegaskan, bahwa tindakan Kades Wayame yang meminggirkan fungsi Bendahara Desa dan menguasai kas secara pribadi merupakan pelanggaran berat terhadap regulasi.
Permendagri No. 20 Tahun 2018: Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan (otorisator), sementara penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran kas sepenuhnya adalah wewenang Bendahara Desa.
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Menekankan asas transparansi dan akuntabilitas publik.
Melihat tumpukan kejanggalan ini, Fraksi PDI-Perjuangan mendesak Inspektorat Kota Ambon untuk segera menurunkan tim guna melakukan Audit Investigatif secara menyeluruh.
Jika dalam audit terbukti ada unsur penyalahgunaan wewenang, penggelapan kas, atau tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 3 dan Pasal 8 UU Tipikor, maka kasus ini wajib segera dilimpahkan ke Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan atau Kepolisian).
Langkah pemanggilan oleh Komisi I DPRD Kota Ambon kini dinantikan publik sebagai babak awal penegakan akuntabilitas dan keadilan bagi masyarakat Negeri Wayame.(M13E)
