Ambon, Malukuexpose.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon melakukan kunjungan kerja strategis ke kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta.
Langkah ini diambil untuk mengawal langsung proses finalisasi hibah dana rehabilitasi dan rekonstruksi guna mempercepat pemulihan infrastruktur di Kota Ambon.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Ambon, Frits Raimond M. Tatipikalawan, mengungkapkan bahwa proses hibah tersebut kini telah memasuki tahapan administrasi dan validasi akhir di tingkat pemerintah pusat.
”Prosesnya sementara berjalan dan sudah berada pada tahap akhir. Kami melakukan koordinasi intensif dengan BNPB agar seluruh persyaratan administrasi dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Tatipikalawan saat memberikan keterangan di Ambon, Jumat (20/02/26).
hibah ini diproyeksikan menjadi tulang punggung bagi perbaikan berbagai fasilitas umum yang rusak akibat bencana. Pemkot Ambon menargetkan perbaikan pada fasilitas pelayanan masyarakat, Infrastruktur publik yang vital bagi mobilisasi warga dan sarana penunjang keamanan lingkungan pascabencana.
Menurut Tatipikalawan, dukungan anggaran dari pemerintah pusat sangat krusial agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Kota Ambon dapat kembali normal secara aman dan efisien.
Meski menunjukkan progres positif, Tatipikalawan mengakui adanya hambatan teknis yang berkaitan dengan integrasi sistem administrasi. Kendala tersebut sempat memicu penyesuaian jadwal dalam penyelesaian dokumen.
”Ada beberapa kendala teknis pada sistem yang perlu disesuaikan, sehingga kami harus melakukan perbaikan dan sinkronisasi data. Namun, ini sifatnya administratif dan teknis, bukan substansial. Kami tetap optimistis dapat segera diselesaikan,” tegasnya.
Pemerintah Kota Ambon menyatakan komitmen penuh untuk memenuhi seluruh persyaratan yang diminta oleh BNPB dalam waktu dekat.
Keselamatan dan pemulihan warga tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan koordinasi ini.
”Kami berharap proses ini bisa segera tuntas sehingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan optimal. Prinsipnya, keselamatan dan pemulihan warga menjadi prioritas utama,” pungkas Tatipikalawan. (M13E)
Average Rating