Lagi, DPRD KKT Berulah, Sidang Paripurna di Ditunda

MALUKUEXPOSE.COM-Dalam rangka
Penyampaian Pidato Pengantar Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS APBD Perubahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2023,
Rabu (23/8/2023) harus ditunda, padahal sesuai agenda dan undangan sudah dilaksanakan, tetapi lagi-lagi anggota DPRD, KKT ber-ulah, sehingga sidang paripurna ditunda.

Sayangnya, kehadiran para tamu undangan dalam hal ini Pemda tepat waktu harus bubar, hanya karena “keegoisan” para wakil rakyat yang selalu menuntut diri disebut yang terhormat melebihi rakyat yang diutus untuk mewakili duduk pada rumah milik rakyat negeri ini.

Ketua DPRD KKT Deni Darling, yang dihubungi via pesan WhatsApp nya sejak kemarin (Rabu-red), terkesan mengabaikan pesan konfirmasi media ini. Sementara Wakil Ketua I DPRD Jhon Kelmanutu, juga menolak memberikan penjelasan sehubungan dengan agenda tersebut saat dikonfirmasi langsung para awak media. Dilain sisi, Penjabat Sekda Jems Joseph Kelwulan, juga menolak memberikan keterangan. Sebab menurutnya, Pemda hanya diundang saja.

“Tanya saja ke DPRD, kan mereka yang punya agendanya,” tandas Kelwulan yang menambahkan kalau pihaknya juga tidak tahu kenapa agenda ini tertunda.

Dari penelusuran yang dilakukan, ternyata para wakil rakyat enggan menjalankan hajatan mereka sendiri, lantaran kepentingan wakil rakyat ini yang belum dijawab Pemda. Sikap mereka ini seperti “anak usia dini” yang sedang merajuk ketika permintaan membeli permen tak dituruti oleh orang tua.

Dengan sikap DPRD tersebut, akibat yang akan ditimbulkan dari terlambatnya pengajuan KUA-PPAS ialah terhambatnya penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD – P) Tahun Anggaran 2023. Dan yang dirugikan dengan tidak adanya APBD-P Tahun Anggaran 2023 ini ialah masyarakat Tanimbar sendiri. Pasalnya, waktu untuk menyampaikan Kepala Daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu pertama Agustus untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat minggu kedua Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
Akan tetapi, untuk KKT, molor hingga telah masuk Minggu ke-4 Agustus, itupun belum juga pasti kapan bisa dituntaskan.

Info lain yang didapatkan media ini, bahwa Pemda tidak mengakomodir keinginan para wakil rakyat ini yang inggin melakukan studi banding ke Jakarta. Alhasil, publik pun selalu mengkritik keras terkait studi banding yang setiap tahunnya dianggarkan dan dilakukan oleh para wakil rakyat berdasi isi, yang jika dilihat secara komprehensif apa hasil dari study banding itu terhadap pembangunan, serta sejauhmana manfaatnya untuk masyarakat dan daerah ini.

Ditengah kondisi daerah yang memprihatinkan tersebut, diantaranya masalah ADD yang belum terbayarkan, persoalan TPP yang hingga 9 bulan ini belum juga diterima pegawai dan lainnya, masalah kesehatan yang merupakan masalah sangat krusial karena menyangkut hajat hidup orang banyak di KKT dan sejumlah persoalan lainnya. DPRD tidak akan pernah mau mengalah atau sedikit mengorbankan anggaran mereka bagi kepentingan Tanimbar yang tercinta ini.

Tak pelak, rakyatpun jenuh dengan para wakilnya, yang menurut mereka kurang menghargai waktu dalam rapat paripurna dengan agenda Penyerahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2023. Apabila kondisi maupun kebiasaan “buruk” DPRD KKT dibiarkan subur berjalan, maka akan berdampak pada buruk bagi daerah ini. Termasuk dapat pula memberi peluang munculnya korupsi, sebagaimana dinyatakan KPK.(Edw)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Silahkan Bagikan :

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *