MALUKUEXPOSE.COM- Lahan pengungsi warga Batu Gajah akibat tanah longsor tahun 2012 silam di Negeri Halong Kecamatan Baguala, akan di kordinasi oleh Pemeritah Kota Ambon denganBadan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pasalnya, lahan pengungsi Hibah dari Negeri Halong untuk korban tanah longsor di Batu Gajah itu berubah lantaran Pemkot Ambon sempat membayar kompensasi bagi Pemerintah Negeri (Pemneg) Halong. Sehingga lahat tersebut masih tercatat jadi aset Pemkot Ambon.
Karena Pemkot Ambon juga turut memberikan kompensasi uang kurang lebih Rp600 juta yang digunakan untuk bantu pembangunan rumah pengungsi.
“Kita pastikan bahwa nanti kita koordinasikan dengan BPK soal mekanisme,” ungkap Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena kepada wartawan di Balai Kota Ambon, Senin (08/08).
Dikatakan, berubahnya status tanah hibah Negeri Halong jadi aset Pemkot Ambon.
“Awalnya itu kan Pemneg Halong menghibahkan, memberi kepada pengungsi Batu Gajah yang tinggal di Waringin Pintu. Tetapi pada saat itu Pemkot Ambon memberikan kompensasi kepada pemerintah Negeri Halong sejumlah uang ke Pemneg Halong. Konsekuensinya adalah tanah itu harus menjadi milik Pemkot dulu tidak bisa semerta merta jadi pemilik para pengungsi.
Nantinya, lanjut Wattimena, tanah tersebut akan dihibahkan ke para pengungsi.
“Jadi karena kita keluarkan sejumlah uang dia harus tercatat jadi Pemkot dulu dari segi keuangan, masuk ke aset Kota nanti baru kita hibah ke masyarakat pengungsi. Jadi bilang ke teman-teman jangan khawatir, pemerintah tidak akan usir mereka dari situ,” jelasnya.
Karena kawasan tersebut tidak bisa lagi ditempati lagi, sehingga Pemkot Ambon merelokasikan mereka ke lokasi tempat mereka tinggal sekarang yakni di Halong.
Pemneg Halong kemudian menghibahkan lahan seluas 820 meter persegi kepada korban tanah longsor yang menimpa kawasan Batu Gajah, Kota Ambon, pada tahun 2012 silam. (**)
Average Rating