Masela di Ujung Tanduk, Antara “Mandat Rakyat” atau “Jatah Organisasi”

KKT, Malukuexpose.com – Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela yang digadang-gadang sebagai “mesin uang” masa depan Indonesia, kini justru tersandera di tanahnya sendiri.

Bukan oleh kendala teknis atau investasi global, melainkan oleh ancaman internal yang mengatasnamakan pergerakan pemuda dan masyarakat.

Tiga organisasi lokal KNPI Tanimbar, LSM Aliansi Tanimbar Raya, dan Forum Cinta Bumi Tanimbar (FCBT) secara terbuka menyatakan perang urat saraf.

Mereka mengancam akan memboikot groundbreaking proyek raksasa tersebut jika tuntutan “keterlibatan vendor lokal” tidak diamini oleh Inpex Masela Ltd dan pemerintah.

Dibalik narasi heroisme “membela pengusaha asli Tanimbar”, tercium aroma politis yang menyengat.

Publik mulai mempertanyakan apakah aksi ini murni perjuangan ideologis, atau sekadar mekanisme tekan-peras (extortion) terstruktur untuk mengisi kas organisasi yang kering?

Spekulasi tajam muncul mengenai kondisi internal KNPI Tanimbar. Di tengah mandeknya anggaran pelantikan pengurus baru, langkah “menyerang” Inpex dianggap sebagai jalan pintas yang paling pragmatis.

Isu keterlibatan vendor lokal sering kali menjadi entry point bagi elit organisasi untuk mendapatkan “jatah” atau sekadar mengalihkan aliran dana CSR ke kantong kelompok tertentu.

“Ini bukan perjuangan rakyat, ini premanisme berkedok organisasi. Mereka hanya mencari proyek di tengah kesulitan warga, ujar LRS kepada media ini di Saumlaki, Sabtu (14/02/26).

kritik juga berasal dari kalangan masyarakat bahwa mereka merindukan stabilitas agar lapangan kerja segera terbuka.

Namun, manuver KNPI dkk justru menciptakan ketidakpastian investasi. Jika Inpex merasa terintimidasi oleh “premanisme intelektual” ini, bukan tidak mungkin lelang EPC 2026 kembali molor.

Secara politis, sikap organisasi-organisasi ini bisa dibaca sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap kemampuan Pemerintah Daerah dalam bernegosiasi.

Namun, dengan cara-cara intimidasi dan boikot, mereka justru melompati koridor hukum dan menempatkan diri sebagai “penguasa bayangan” di Tanimbar. (M13E)