Ambon, Malukuexpose.com – Guna meningkatkan dan mengatasi Kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di rana Pengelolaan Perparkiran di Kota Ambon.
DPRD Kota Ambon memastikan di tahun 2026 akan dikelola langsung Dinas Perhubungan (Dishub) Ambon.
“Mulai tahun 2026, pengelolaan parkir di Kota Ambon tidak lagi dipegang oleh pihak ketiga. Dinas Perhubungan yang akan mengelolanya secara langsung,” ungkap Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Selasa (04/11/25) di ruang paripurna, Gedung Wakil Rakyat, Belakang Soya, Kota Ambon.
Dirinya menjelaskan, keputusan yang diambil ini guna meminimalisir kebocoran PAD Kota Ambon yang selama ini dinilai tidak maksimal.
Komisi maupun panitia kerja (Panja) DPRD, lanjutnya telah sepakat menyerahkan pengelolaan parkir langsung kepada Dishub agar pendapatan dapat lebih transparan dan akuntabel.
“Supaya PAD di Dinas Perhubungan itu tidak bocor, komisi dan Panja sepakat agar Dishub sendiri yang mengelola. Karena selama ini, dengan sistem pihak ketiga, malah membuat pendapatan kota menurun,” jelas Gunawan.
Aleg Fraksi PKB mengatakan, pentingnya target dan perencanaan yang jelas dari Dishub sebelum pengelolaan parkir sepenuhnya dialihkan pada tahun 2026.
“Kita akan beri kesempatan kepada Dishub untuk kelola sendiri. Tapi harus ada target yang jelas. Untuk survei potensi parkir belum berjalan karena kendala anggaran,” ungkapnya.
Dari hasil kunjungan kerja Komisi ke bandung, diceritakan pengelolaan parkir disana sangatlah realistis yang dimana bisa menjadi acuan bagi kota Ambon dalam memperbaiki tata kelola di bidang perparkiran.
“Di Bandung, jukir-jukir (juru parkir) dilatih melalui Bimtek. Mereka bahkan bisa menjelaskan potensi parkir di titik-titik tertentu. Ini penting sebagai bahan evaluasi dan dasar menentukan target pendapatan,” katanya.
“Dan di Bandung, sistemnya sudah barcode, tapi tetap ada pencatatan manual untuk memastikan data akurat,” tambahnya.
Gunawan mengapresiasi langkah Kepala Seksi Parkir, yang telah melakukan kajian awal terkait potensi parkir di Ambon.
Namun, dirinya berharap agar Dinas Perhubungan segera menuntaskan proses survei dan lelang kajian agar pada tahun 2026, target pendapatan parkir dapat ditetapkan secara terukur.
“Sebenarnya sudah siap melakukan survei, Pansus juga sudah kasih kesempatan. Tapi karena anggaran belum ada, surveinya tertunda. Saya sudah minta Kadis agar segera melakukan lelang survei supaya tahun depan kita sudah punya data dan target yang jelas,” tandasnya Gunawan. (M13E)
Average Rating