OKP Cipayung Demo Kejari Penutupan Kasus Sekretariat DPRD Kota Ambon

MALUKUEXPOSE.COM,AMBON- Demo Organisasi Pemuda (Cipayung) terkait adanya penutupan kasus dugaan korupsi pada sekretariat DPRD Kota Ambon senilai Rp.5,3 Miliar di tahun 2020 sesuai dengan temuan BPK maluku oleh Kejaksaan Negri (Kejari) Ambon.

Walaupun penghentian kasus ini dikarenakan sudah ada pengembalian dari pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon untuk mengembalikan kerugian negara. Tapi masih ada ketidakpuasan

Organisasi kepemudaan (OKP) Cipayung plus kota Ambon yang melakukan demonstrasi ke Kejaksaan Negri ini yakni GMKI, GMNI, PMII dan IMM. Kamis (10/02)

Dalam demonstrasi yang dilakukan oleh OKP Cipayung menjelaskan, “Temuan BPK jelas, ada indikasi korupsi uang negara oleh anggota DPRD Kota Ambon. Masa ketika sudah dikembalikan uang negara yang “dicuri”, lalu langsung menggugurkan aspek hukumnya?. Yang benar saja,” teriak pendemo dari PMII.

“Padahal di awal-awal kasus ini dibuka kejari sangat gencar untuk lakukan panggil semua pihak baik, anggota DPRD, pejabat pemkot. Sehingga awak media selalu diberitahu perkembangannya, ehh tapi malah hilang ditengah jalan,” akui pendemo

OKP Cipayung Kota Ambon Menduga, jangan sampai ada main mata antara Kejari Ambon dan DPRD lalu kasusnya di tutup begitu saja, kiranya jangan terlihat bahwa kejari terkesan melindungi para aknum-oknum koruptor.”Buka mata tu wee. Lah liat mana yang batul,” sindir dari salah satu pendemo

Dalam mengahadapi demonstari yang dilakukan oleh OKP Cipayung Ambon Kejari Ambon Dian Fris Nalle Mengatakan, akan tetap selalu terbuka terkait dengan penanganan kasus ini.

Kemudian, dengan adanya masalah Rp.5,3 miliar sesuai temuan BPK dirinya menjelaskan,,“Perkara ini kami hentikan karena sesuai hasil temuan BPK, rekomendasinya yaitu memerintahkan Walikota untuk menarik kerugian negara yang ditimbulkan. Bukan rekomendasi menyerahkan untuk diperiksa secara pidana,” ujar Nalle

Lanjutnya, sesuai dengan perintah BPK dan penyelidikan yang dilakukan pihaknya, telah dilakukan pengembalian oleh pimpinan dan anggota DPRD sebanyak Rp. 4 miliar

Jadi,“Sudah disetor dan buktinya ada sudah kami serahkan ke media juga. Sehingga total pengembalian Rp 5,3 miliar sudah disetor ke kas negara. Secara aspek hukum, ini masih tahap penyelidikan yang mencari indikasi perbuatan, belum tahap penyidikan,” ucap Nalle.

“Dengan mencari indikasi ternyata unsur kerugian keuangan negara sudah dibayar/dikembalikan, maka untuk meningkatkan ke penyidikan, apa dasarnya?. Tidak ada satu unsur pidana. Anak hukum satu pun pasti mengerti, jika tidak ada unsur pidana maka tidak bisa diproses,” tegasnya.

Itulah langkah Kejari Ambon mengambil sikap menutup kasus tersebut. Namun kata Nalle, tidak menutup kemungkinan apabila ada bukti baru, kasus tersebut bisa dibuka kembali.(**)

Silahkan Bagikan :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *