Ambon, Malukuexpose.com – Melalui kebijakan Pemerintah Pusat (Pempus) di tahun 2026 akang dilakukan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Ini akan menjadi tugas besar bagi Provinsi Maluku dalam hal ini Kota Ambon untuk bisa mulai belajar mandiri dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Diketahui, selama ini Kota Ambon bergantung pada TKD, apalagi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya bergantung pada sektor pajak dan retribusi.
TKD untuk Pemkot Ambon pada 2026 mengalami pemangkasan besar-besaran, yakni untuk Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 163 Miliar, serta tidak mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sama sekali.
Melihat itu, Ketua Fraksi Demokrat di DPRD Kota Ambon, Femry Tuwanakotta, Selasa (21/10/25) yang pasti pemangkasan TKD secara otomatis daerah harus bergantung penuh pada APBD.
Olehnya itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengumpul di Pemerintah Kota Ambon seperti Dispenda, Dishub, Disperindag, DLHP dan lain sebagainya sudah harus berpikir keras untuk bisa meningkatkan PAD menyikapi pemotongan TKD.
“Jadi terkait dengan pemotongan anggaran transfer pusat ini sebenarnya harus dilihat secara serius. Karena dia sangat berpengaruh terhadap proses-proses pemerintahan di kota,”katanya.
Dengan dihadapkan dengan kondisi Seperti ini, dirinya meminta Walikota Ambon Bodewin M Wattimena untuk tegas terhadap OPD Pengumpul yang tidak capai target atau membuat perubahan pada PAD Kota Ambon.
Karena, “TKD sudah Dipotong berarti ketergantungan sepenuhnya ada di APBD. Maka dari itu, PAD harus digenjot agar bisa mengimbangi kebijakan pusat yang berdampak bagi daerah,”jelasnya.
Olehnya itu, OPD Pengumpul harus berinovasi dalam menggenjot PAD Kota Ambon, jikalau tidak sanggup dan bisa capai target harus Dievaluasi.
“Jika penuhi target kita apresiasi. Tapi kalau ada Kepala OPD yang tak mencapai target PAD, maka harus dievaluasi pimpinannya karena dianggap tidak mampu berinovasi dan tidak produktif,” tandas Ketua DPC Partai Demokrat Kota Ambon .(M13E)
Average Rating