Ambon, Malukuexpose.com – Dugaan pelanggaran jam kerja yang mengkhawatirkan di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Ambon kini menjadi sorotan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Lucky Leonard Upulattu Nikijuluw, menuntut intervensi dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Komisi I DPRD Kota Ambon terkait persoalan ini.
Politisi PDI-P Tiga Periode ini menyatakan, bahwa program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat, meskipun mulia, akan tetapi haru melihat kesejahteraan tenaga kerja.
“Ini bukan hanya soal memberi makan, tapi juga soal hak asasi pekerja. Ada orang yang bekerja melebihi ketentuan Undang-Undang. Seharusnya satu orang bekerja hanya delapan jam, setelah itu baru lembur. Tapi di lapangan, ada yang sampai 12 jam tanpa hitungan lembur yang jelas,” tegas Nikijuluw di Kantor DPRD Ambon, Selasa (11/11/25).
Ketua Bapemperda DPRD Kota Ambon mengungkapkan, adanya laporan bahwa sebagian pekerja SPPG dipaksa bekerja hingga 12 jam per hari.
“Ini sebuah pelanggaran terang-terangan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” ungkapnya
Dan “Kalau mereka bekerja melewati batas waktu, secara fisik dan jasmani pasti lelah. Itu bisa memengaruhi kualitas makanan yang disajikan untuk anak-anak,” tambah Ke tua Bapemperda.
Ketua DPC PDI-P Kota Ambon ini, mendesak, Komisi I dan Disnaker untuk segera melakukan pengawasan dan penelusuran mendalam terhadap sistem kerja dan pembayaran upah lembur di setiap SPPG. Dan menekankan perlunya audit yang ketat.
“Kasihan kalau orang bekerja lebih dari batas waktu tapi tidak mendapat hak lemburnya. Satu jam pertama lembur harus dibayar sesuai aturan, entah Rp10.000 atau Rp15.000, tergantung regulasi. Itu perlu dicek di lapangan,” pungkasnya.
Nikijuluw menggaris bawahi, bahwa keberhasilan program pemerintah tidak bisa diukur hanya dari realisasi kegiatan, melainkan dari pemenuhan hak-hak tenaga kerja yang menjadi ujung tombak pelaksana program gizi ini. (M13E)
Average Rating