Ambon, Malukuexpose.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon tengah bergerak cepat menyikapi persoalan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan terhadap sekitar 25 ribu warga oleh Pemerintah Provinsi.
Penonaktifan ini memicu kendala akses layanan kesehatan di rumah sakit bagi warga kurang mampu di Kota Ambon.
Menyikapi masalahini, Walikota Ambon Bodewin M Wattimena menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam melihat fenomena ini.
Saat ini, pihaknya tengah melakukan pendataan dan identifikasi menyeluruh untuk mencari solusi terbaik agar jaminan kesehatan masyarakat tetap terjamin.
Dirinya mengaku, bahwa kondisi fiskal Pemkot Ambon sedang mengalami tekanan akibat pemotongan anggaran dan beban belanja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Meski demikian, keselamatan warga tetap menjadi prioritas.
”Pemerintah Kota kesulitan untuk menjamin semua karena anggaran kita dipotong dan beban PPPK yang tinggi. Namun, untuk kasus-kasus darurat di mana warga tidak dilayani karena BPJS non-aktif, saya sudah perintahkan Dinas Kesehatan untuk menanggungnya,” ujar Walikota kepada awak wartawan, Kamis (12/02/26).
Dan beberapa kasus penolakan layanan di rumah sakit belakangan ini telah ditangani langsung oleh Pemkot sebagai bukti keberpihakan kepada masyarakat kecil.
Sebagai solusi jangka panjang, Walikota mengungkapkan rencana strategis pembangunan Rumah Sakit Tipe D yang berlokasi di Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan. RS ini nantinya akan dikhususkan bagi masyarakat pengguna BPJS dan warga kurang mampu.
”Saya sedang berjuang membangun rumah sakit kota ini. Jika sudah jadi, saya tetapkan sebagai rumah sakit BPJS. Prinsipnya, masyarakat datang dulu, dilayani dulu, ada uang atau tidak itu urusan nanti. Pemerintah akan mensubsidi biaya-biayanya,” tambahnya.
Mengingat kebijakan ini melibatkan tingkatan pemerintah yang lebih tinggi, Pemkot Ambon dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
Tujuannya adalah memastikan sinkronisasi data dan anggaran agar tidak ada lagi warga Ambon yang terhambat mendapatkan hak kesehatannya. (M13E)
Average Rating