Ambon, Malukuexpose.com – Wakil Ketua Panitia Khusus (Panja) Evaluasi Pendapatan dan Retribusi DPRD Kota Ambon Lucky Leonard Upulattu Nikijuluw meminta Pemerintah Kota Ambon menyikapi Kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Permintaan ini dikatakannya sesuai Rapat Panja di DPRD Kota Ambon, Belakang Soya, Selasa (20/05/25). Pasalnya, dalam pengelolaan pajak dan Retribusi belum dijalankan secara optimal. Dikarenakan banyak potensi PAD yang masuk belum tergarap dengan baik oleh Pemerintah.
Olehnya itu, “Panja ini dibentuk sebagai bentuk keseriusan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan budgeting. Kita mendorong agar OPD pengumpul pajak dan retribusi tidak hanya andalkan intensifikasi dan ekstensifikasi, tapi juga harus kreatif dan inovatif mencari potensi baru,” ujarnya.
Dijelaskannya, di saat ini Pemkot sudah harus menyusun belanja daerah sesuai dengan rill bukan sekedar asumsi, “yang artinya pengeluaran itu harus realistis mengingat kemampuan daerah,”.
“Kita tidak bisa terus menerus berandai-andai. Pendapatan harus nyata, dan itu hanya bisa dicapai jika kebocoran bisa ditutup,” jelas Politisi PDIP Kota Ambon.
Selain itu, Pajak dan Retribusi harus disusun sesuai target dan aturan yang berlaku, yang mengacu pada Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta diturunkan melalui Perda nomor 1 tahun 2024.
Kemudian juga tentang kesiapan fasilitas publik, katanya retribusi tak bisa dipungut jika sadan yang menjadi objek retribusi belum tersedia atau belum difungsikan.
“contohnya pasar, Kalau ada pasar yang belum difungsikan, itu tanggungjawab pemerintah lewat OPD teknis. Retribusi harus berjalan seiring dengan pelayanan publik. Tidak bisa hanya memungut tanpa memberi fasilitas,” kata aleg tiga periode.
Dirinya menegaskan, untuk seluruh OPD pengumpul sudah harus siap untuk menyajikan data valid dan Akuran dalam rapat-rapat selama tiga bulan kedepan. ” Terutama sektor pasar yang sampai saat ini berpotensi besar tetapi belum dimaksimalkan secara baik,”.
“Data seperti jumlah pedagang di kios, los, dan pelataran harus jelas. Mana yang sudah dikenakan retribusi, mana yang belum. Ini penting untuk transparansi dan efisiensi pengelolaan PAD,” jelasnya.
Diharapkan, dengan evaluasi dihari ini dapat menjadi catatan untuk Pemerintah Kota Ambon untuk bisa meningkatkan PAD sebagai penopang pembagunan kota.
“Jika PAD kita kuat, maka program pembangunan akan lebih mudah direalisasikan. Yang kita butuhkan sekarang adalah kemauan serius dan kerja konkret,” tandasnya. (M13E)
Average Rating