Pemkot Ambon Dorong Kehadiran RSUD Baru “Prioritas Warga Miskin”

Ambon, Malukuexpose.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bergerak cepat mematangkan rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) baru.

Langkah besar ini diambil sebagai respons konkret atas banyaknya keluhan warga kota yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan optimal akibat status kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif.

​Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, mengungkapkan rasa prihatinnya atas realita di lapangan. Menurutnya, birokrasi administrasi jaminan kesehatan seringkali menjadi batu sandungan yang fatal, terutama saat pasien membutuhkan penanganan yang sifatnya darurat.

​“Kita menemukan kasus bahwa banyak masyarakat Kota Ambon yang BPJS-nya tidak aktif itu tidak terlayani. Walau nanti akhirnya terlayani karena Pemerintah Kota memberi jaminan, tetapi penanganan emergency (darurat) bisa saja terlewatkan,” ujar Wattimena, Selasa (09/06/26).

​D​Wattimena menegaskan, kehadiran RSUD Kota Ambon kelak akan menjadi jawaban atas impian masyarakat dalam mendapatkan keadilan medis.

Rumah sakit ini didesain khusus guna memprioritaskan masyarakat kelas bawah agar tidak ada lagi sekat diskriminasi dalam pelayanan kesehatan.

​Acuannya pun jelas. Pemkot Ambon akan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional untuk menyaring pasien.

Warga yang masuk dalam kategori Desil 1 hingga Desil 4 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah akan menjadi prioritas utama.

​“Saya pikir kalau Rumah Sakit sudah dibangun kita prioritaskan masyarakat miskin. Yang masuk Desil satu sampai empat, baik yang memiliki BPJS atau tidak, dilayani terlebih dahulu dan itu gratis,” tegasnya.

​Selain urusan keadilan sosial, kemudahan akses kesehatan ini dinilai menjadi kunci utama dalam mendongkrak Usia Harapan Hidup (UHH) yang merupakan salah satu indikator penting Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Ibu Kota Provinsi Maluku ini. Saat ini, angka harapan hidup warga Ambon berada di rata-rata 73 tahun.

​“Usia harapan hidup 73 tahun terus meningkat ke depan, kalau sampai 80 tahun kan sangat baik. Caranya dengan mempermudah akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat supaya terlayani dan tidak ada perlakuan diskriminasi, khususnya kepada mereka yang termarginalkan,” tambah Wattimena.

​Keseriusan Pemkot Ambon dalam mengeksekusi proyek kemanusiaan ini bukan sekadar pemanis di bibir.

Guna memuluskan regulasi dan anggaran, Wali Kota Ambon bersama jajarannya diketahui telah melakukan koordinasi dan pertemuan langsung dengan Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octovianus, di Jakarta pada Maret lalu. (M13E)