MALUKUEXPOSE.COM,AMBON- Akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Ambon, diduga Pemerintah Kota (Pemkot) menerima Ratusan lebih tenaga kontrak/yang masuk tanpa melalui tes di setiap intansi Pemerintah Kota (Pemkot) dan Sekretariat DPRD Kota Ambon yang merupakan titipan sejumlah kepala dinas dan Anggota DPRD.
Hal ini dilihat dari penampakan muka pegawai baru yang telah berkantor dari bulan April kemarin lalu di setiap instansi.
Pasalnya, keberadaan mereka tidak melalui proses seleksi maupun perekrutan, Akan tetapi lewat titipan para pejabat.
“Ada sekitar puluhan yang katanya itu titipan lewat pak Sekkot. Kalau di DPRD ini ada sekitar 5 orang, tapi yang satunya itu dulu supir salah satu anggota DPRD. Tiba-tiba sudah masuk kerja pakai pakaian dinas. Anehnya itu ada SK yang ditandatangani pak Sekkot per 1 April 2022,” beber salah satu ASN Pemkot, yang menolak namanya disebutkan, kepada media ini, Selasa (11/05).
Diakuinya, sempat terjadi beberapa penolakan dari sejumlah anggota DPRD lainnya. Bahkan dalam rekomendasi DPRD Kota Ambon yang dibacakan dalam rapat Paripurna ke-4 masa persidangan II tahun sidang III 2021-2022 kemarin, telah mengingatkan Pemerintah Kota Ambon untuk tidak menerima pegawai kontrak.
“Tadi (kemarin) dalam rekomendasi sudah disampaikan agar pemerintah kota tidak menerima pegawai kontrak. Kalau tidak salah masih banyak lagi di beberapa dinas lain,” sebutnya.
Alangkah lebih baiknya prioritaskan pegawai yang sudah bekerja lama, dibandingkan terus menambahkan-nambahkan pegawai.
“Apakah ini tidak akan menganggu menganggu keuangan pemkot .??,” tandasya
Disisi lain juga, Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler, mengaku tidak mengetahui informasi tersebut. Namun dirinya akan mengecek kembali terkait dugaan sejumlah pegawai kontrak sisipan yang telah berkantor saat ini.
“Sejauh ini saya belum ada informasi. Itu kalau informasi seperti itu, saya akan mengecek lebih lanjut ya, untuk kebenarannya. Kalau toh itu ada, tentu kita akan tertibkan. Kita akan tertibkan,” tandasnya saat dikonfirmasi.
Disinggung soal dugaan beberapa kadis dan anggota DPRD yang memback-up pengangkatan sejumlah pegawai kontrak tersebut, Politisi PPP ini juga mengatakan, belum bisa memberikan keterangan lebih jauh sebelum mengecek informasi kebenaran persoalan dimaksud.
“Soal itu saya cek dulu, saya belum ada informasi. Saya belum bisa beirkan keterangan kalau belum ada informasi itu ya, saya cek dulu,” tutup Wawali. (**)
