• Sat. Oct 23rd, 2021

Maluku Expose

Berita Terpercaya Maluku

”PERLUNYA MENGHIJAUKAN PEREKONOMIAN DENGAN PENERAPAN EKONOMI HIJAU”

Oleh :
Anthoinete Linda Patimang dan Gun Mardiatmoko
Prodi Manajemen Hutan, Pascasarjana UNPATTI

Sejumlah pakar menilai pendekatan green economy (GE) dapat mendorong laju perekonomian Indonesia sekaligus menjadi salah satu solusi untuk mengatasi berbagai dampak ekonomi. GE sendiri merupakan suatu gagasan isu keberlanjutan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan sekaligus mencegah meningkatnya emisi gas rumah kaca dan mengatasi dampak perubahan iklim. Menurut UNEP (Badan PBB untuk Program Lingkungan Hidup) ekonomi hijau itu merupakan suatu model pembangunan untuk mencegah terjadinya pemanasan global akibat peningkatan emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim. Model ekonomi hijau berperan untuk menggantikan model ekonomi ‘hitam’ yang boros konsumsi bahan bakar fosil, batu-bara, serta gas alam. Diyakini bahwa model pembangunan ekonomi hijau akan dapat menciptakan green jobs dan mengedepankan konsep pembangunan lestari (sustainable development). Selain itu ekonomi hijau menjadi jalan keluar bagi terciptanya lingkungan yang bersih dan bebas polusi, mengatasi sumber daya ekstraktif melalui mekanisme efisiensi energy dan produk ramah lingkungan, serta menghindari terjadinya degradasi lingkungan.
Saatnya negeri ini bangkit! Bangsa ini kaya akan sumber daya alam hayati. Faktanya adalah bahwa negara -negara di jalur khatulistiwa yang berhujan lebat dan matahari bersinar sepanjang tahun sangat kaya dengan keanekaragaman hayati dibandingkan dengan negara-negara bermusim empat. Jadi Indonesia tergolong paling kaya keanekaragaman hayatinya setelah Brasil (Amerika Selatan) dan Zaire-Congo (Afrika). Indonesia, Negara kepulauan 17.000 pulau lebih adalah archipelagic-nation terbesar di dunia melalui keanekaragaman hayati maritim yang menakjubkan. Dengan posisi itu seharusnya Indonesia bisa mengelola kekayaan sumber daya alam terbarukan secara bijak dan professional.
Dengan berbagai potensi yang besar ini GE dapat menjadi jaminan terciptaya lapangan pekerjaan (pro jobs) dan menjadi motor perekonomian bangsa yang senantiasa tumbuh secara berkelanjutan (pro growth). Sebagai contoh, Indonesia punya lahan kritis sebesar 19,5 juta hektare (dalam kawasan hutan) dan 10,6 juta hektare (luar kawasan hutan). Lahan kritis ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk membuat kebun kelapa sawit yang ramah lingkungan, bahan bakar etanol, dan lahan pertanian organik. Bahkan kualitas bioetanol yang diperoleh dari lahan kritis diprediksi dapat memenuhi kebutuhan BBM di Indonesia setiap hari. Bioetanol yang dihasilkan diperoleh dari sumber tanaman jagung, ketela, gandum, tebu dll. Betapa banyak masyarakat lokal disekitar lahan kritis ini yang akan terserap apabila pembangunan ekonomi hijau dikelola dengan sungguh-sungguh.
Tetapi, apa lacur di negeri ini! Konsep pembangunan kita masih mengandalkan ekspor sumber daya alam yang dijual secara mentah ke negara-negara kaya. Kita belum sepenuhnya memiliki ciri khas industry yang bernilai tambah tinggi sehingga negara ini bagai terkena “the curse of the plenty”. Hal ini mengakibatkan Indonesia kurang memiliki daya saing produk manufaktur yang tinggi.

GE (green economy) merujuk pada proses rekonfigurasi bisnis dan infrastruktur untuk memperoleh manfaat lebih baik dari investasi alam, manusia dan modal ekonomi yang pada saat bersamaan mengurangi emisi gas rumah kaca. Juga menggali dan menggunakan sumber daya alam lebih sedikit, menciptakan pengurangan limbah dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan demikian segala kegiatan ekonomi harus terkait erat dengan ekosistem. Penerapan ekonomi hijau itu dapat dijumpai pada berbagai sektor perekonomian, baik sektor pertanian maupun non-pertanian. Dalam pembangunan suatu daerah atau bangsa tidak terlepas dari potensi alam yang dimiliki, seperti hutan, tambang, lautan, dan kekayaan lainnya yang dimiliki. Memang, tidak bisa dipungkiri dalam pembangunan diperlukan bahan baku untuk pengembangan suatu daerah dan pembangunan suatu bangsa. Dalam pembangunan tersebut yang menjadi masalah adalah bagaimana kelestarian alamnya dan keberlangsungan pemeliharaan alam.

Dewasa ini hampir semua negara diseluruh dunia mengalami kondisi yang sama, jika membahas antara keseimbangan pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Di salah satu sisi jika tidak dilakukan pembangunan maka suatu daerah atau bangsa dikatakan primitive atau bangsa yang tertinggal. Di sisi lain, pembangunan dapat merusak lingkungan dan eksploitasi bisa mengakibatkan bencana yang besar, seperti yang terjadi saat ini ada bencana banjir, tanah longsor, kebakaran dan lain-lain. Proses pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan memang sangat sulit dilakukan tetapi pada saat ini telah dikembangkan suatu sistem pembangunan ekonomi, yaitu GE (green economy) tersebut. Konsep ini dilakukan untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan yang dikembangkan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungannya.

Suatu pendekatan yang berusaha untuk meninggalkan praktik-praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek, yang telah mewariskan berbagai permasalahan itu perlu segera dicari jalan keluarnya. Sebaliknya upaya menggerakan roda perekonomian dengan kebijakan rendah karbon (low carbon economy) perlu mendapat dukungan yang luas. Sebelumnya masyarakat hampir tidak peduli dengan bahan bakar berbasis fosil (high carbon), mereka seolah menutup mata dan menganggap wajar jika pertumbuhan ekonomi akan mengorbankan kesehatan ekosistem. Sepertinya empati masyarakat atas kepunahan pelbagai spesies yang merupakan efek samping dari pengolahan sumberdaya alam yang ekstraktif masih kurang sekali. Padahal dengan pengembangan energi baru dan terbarukan, kita akan lebih memahami bahwa dalam pengembangan GE antara pengembangan ekonomi, ekologi dan sosial itu harus seiring sejalan. Bagaimana jika ke 3 aspek ini diabaikan? Jika terjadi berarti pertumbuhan ekonomi saja yang bisa tumbuh namun hal itu tidak akan dapat dinikmati lagi oleh masyarakat sebab mereka yang menaggung akibat terjadinya kerusakan dan ketidaktersediaan sumberdaya alam yang semakin berkurang. Boleh jadi GE dalam beberapa tahun mendatang akan terjadi alternatif pilihan terbaik terutama dimulainya pelaksanaan model pembangunan dengan REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Degradation). Ini suatu pembangunan ekonomi yang tidak hanya bersifat business as usual, namun cenderung pada konsep GE untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan menekan resiko kerusakan ekologi atau bisa menghindari adanya deforestasi dan degradasi hutan. Melalui pendekatan kebijakan GE diharapkan mampu menggantikan kebijakan lingkungan yang pada masa lampau kerap difokuskan pada solusi jangka pendek. Dengan pendektan baru kebijakan GE diharapkan mampu memadukan aspek “pelestarian lingkungan” dan “pertumbuhan ekonomi”. Dengan perkataan lain, melalui model pendekatan GE akan mampu menjawab saling ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem serta dampak negative akibat aktifitas ekonomi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global.

Frank Ebinger pada Dies Natalis ke-14 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Kota Bandung, Selasa (27/10/2015) berpendapat, bagi berbagai negara GE dapat berimbas positif bagi roda perekonomian. GE merupakan sebuah sistem memajukan ekonomi tetapi harus disertai oleh keseimbangan dengan kondisi alam. Pembangungan berjalan tanpa harus terjadi perusakan alam sehingga bisa memberi manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat. Ia menyatakan hampir seluruh aktifitas, termasuk ekonomi, memiliki ketergantungan besar pada alam. Sehingga perlu menjadi perhatian agar keseimbangan alam tetap terjaga. Juga di sisi lain, keteraturan dan kemakmuran rakyat bisa tercapai. Dewasa ini GE belum sepenuhnya dilaksanakan oleh berbagai pengusaha terutama yang berjiwa kapitalis. Bagi mereka selalu berfikir bahwa modal investasi yang telah diberikan itu bisa menambahkan modal kembali untuk diputar selanjutnya diinvestasikan lagi tanpa melihat adanya kehancuran ekologi. Pada hal jika ada dampak negatif dari usaha yang dikelola pengusaha selalu masyarakat yang menanggungnya. Ironis, memang belum tercipta adanya keadilan dalam pemanfaatan sumberdaya alam!

Silahkan Bagikan :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *