Ambon, Malukuexpose.com – Menyikapi persoalan raja definitif yang belum terselesaikan di 5 Negeri adat di Kota Ambon, Komisi I DPRD Ambon akan lakukan pemanggilan terhadap Bagian Tata Pemerintahan.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi I Aris Soulisa usai di temui di gedung DPRD Kota Ambon, Jumat (15/08/25).
Pasalnya, sampai saat ini tinggal 5 Negeri yang belum terselesaikan dan belum mempunyai Raja Definitif.
“Lima Negeri itu ada Passo, Rumah Tiga, Hative Besar, Tawiri, dan Seilale,” akuinya Aleg PDIP Kota Ambon.
Terlepas dari Negeri Amahusu yang kemarin baru saja dilantik Raja Definitif nya (29/07) oleh Walikota Ambon, Setelah menanti penantian panjang selama 10 tahun.
“Hal-hal seperti inilah yang dinginkan DPRD, agar nanti kedepan setiap negeri dapat berdiri sendiri dan mengelola keuangan mereka baik itu DD dan ADD,” ucapnya.
Dirinya menjelaskan, keberadaan raja definitif di setiap Negeri sangatlah penting. Karena dengan adanya raja definitif, pelayanan publik dan infrastruktur di negeri pastinya bisa berjalan dengan baik.
“Dari pranata adat juga bisa ditata, pengelolaan pemerintahan di negeri juga akan berjalan maksimal,” jelasnya.
Prinsipnya lanjutnya, DPRD hanya bisa mendorong, selebihnya tidak ada kepentingan lain selain melihat pengelolaan dan pelayanan publik di negeri itu lebih maksimal.
Dirinya juga meminta, untuk 5 Negeri yang masih berproses dalam menentukan mata rumah parenta untuk sesegera mungkin selesaikan, dengan mengatur dengan Saniri-saniri Negeri adat.
“Agar, tidak ada lagi keterlambatan dalam berproses. Untuk segera memiliki Raja definitif,” pintanya.
Dan untuk bagian pemerintahan, diharapkan untuk dapat selesai persoalan raja definitif sesuai dengan aturan yang berlaku atau dengan Putusan Pengadilan.
“Supaya nantinya, segala proses dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala, dan bagi negeri yang sudah siap, pemerintah jangan tanggung-tanggung untuk dilantik raja Definitif nya,” harapnya.
Dan untuk tim percepatan pemerintahan, tambahnya untuk terus membangun komunikasi yang intens dengan masyarakat dan Saniri pada Negeri yang belum memiliki Raja Definitif.
“Sebab target DPRD itu, jangan lagi ada kekosongan kursi raja di negeri. Jadi kami tetap mendorong untuk percepatan itu,” pintanya.
Memang diakui l, saat ini pemerintah Kota Ambon lagi sibuk dengan kegiatan-kegiatan guna mendukung kesejahteraan masyarakat.”Jadi memang semua itu agak terlambat,”.
Komisi I juga, ditambahkan akan lakukan pemangilan terhadap bagian tata Pemerintahan dalam untuk menindak lanjuti penyebab persoalan-persoalan di 5 Negeri adat di Kota Ambon yang belum terselesaikan ini.
“Kita akan lakukan pemangilan dalam waktu dekat karena itu sudah menjadi tugas pengawasan dari komisi I untuk terus mengawalnya hingga selesai,” kata Kekom I DPRD Kota Ambon. (M13E)
Average Rating