Oleh:
Leslyen Lysa Ririhena dan Gun Mardiatmoko
Prodi Manajemen Hutan, Pascasarjana UNPATTI
Sumber daya alam merupakan salah satu unsur lingkungan terpenting yang perlu dijaga kelestariannya secara kualitatif dan kuantitatif untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Sejak tahun 1972 aspek lingkungan menjadi salah satu isu pembangunan, namun terbukti bahwa pembangunan tersebut masih berdasarkan evolusi ekonomi dan mengesampingkan aspek sosial dan lingkungan.
Akibatnya masalah kemiskinan dan kerusakan lingkungan masih terus muncul. Konsep ekonomi hijau (EH) menjadi faktor utama dalam pembangunan berkelanjutan karena ekonomi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga diharapkan dapat memberikan keadilan bagi penduduk, lingkungan dan sumber daya alam.
Saat ini telah muncul gerakan global untuk mendorong terlaksananya pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh dan bertujuan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan hasil pembangunan keseluruh masyarakat. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi yang pesat namun rentan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan.
Indonesia menyadari akan pentingnya pertumbuhan ekonomi hijau yang memandang alam dan manusia sebagai modal berharga dan dapat menjadi jalan utama untuk melindungi masa depan generasi mendatang. Indonesia Green Growth Program merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia yang diwakili BAPPENAS dan Global Green Growth Institute (GGGI) untuk menjawab tantangan-tantangan ini. Green Growth atau Pertumbuhan EH merupakan pertumbuhan ekonomi yang kuat, namun juga ramah lingkungan, serta inklusif secara sosial. Ini sangat berbeda dengan model pembangunan ekonomi konvensional yang mengandalkan praktik yang tidak berkelanjutan seperti ekstraksi atau pengurasan dan penghancuran sumber daya alam yang ada. Sementara pertumbuhan EH merupakan suatu gerakan terkoordinir yang terdiri dari (1) pertumbuham ekonomi, (2) keberlanjutan lingkungan, (3) penurunan tingkat kemiskinan dan (4) keterlibatan sosial yang didorong oleh pengembangan dan pemanfaatan sumber daya global secara berkelanjutan.
Pertumbuhan EH dirancang untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto dan standar penghidupan yang berkelanjutan dan adil, sekaligus mengurangi polusi, membangun infrakstruktur bersih dan tangguh, meggunakan sumber daya secara lebih efisien, dan menghargai serta melestarikan berbagai asset alam yang dianugerahkan sang pencipta kepada kita umat manusia sebagai suatu kesatuan ekosistem kehidupan yang tidak dapat dilepas pisahkan.
Dunia saat ini mengalami masalah serius berupa krisis pangan dan air, volatilitas harga komoditas dan energi, penigkatan gas emisi rumah kaca, dan kesenjangan pendapatan dan merupakan masalah yang sangat rentan terjadi pada Negara-Negara berkembang yang salah satunya adalah Indonesia. Juga masalah peningkatan permintaan global terhadap pangan, energy dan infrastruktur yang meningkat pesat sehingga menimbulkan adanya volatilitas harga komoditas dan energi, polusi yang tak terkendali, masalah bencana alam banjir, tanah longsor yang berkelanjutan yang telah mendorong berkurangnya keanekaragam hayati secara drastis.
Program pertumbuhan ekonomi sebagai kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan GGGI mendukung Indonesia untuk mencapai tujuan dan prioritas melalui beragam proyek di seluruh Indonesia. Proyek yang berfokus pada energi, infrastruktur dan lanskap berkelanjutan didukung oleh peningkatan kapasitas tata kelolah dalam skala besar serta persiapan untuk mengakses berbagai sumber pendanaan hijau yang ada. Lanskap berkelanjutan yang terdiri dari pengabungan praktek-praktek pengelolaan lahan pada level tapak secara berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap deforestasi, degradasi hutan dan dekomposisi lahan gambut. Hal ini diharapkan dapat mendukung aksi penurunan emisi gas rumah kaca, membuka investasi yang bermanfaat bagi lingkungan sekaligus meningkatkan keuntungan ekonomi.
Pembangunan ekonomi di Indonesia sejatinya tidaklah hanya mendorong pertumbuhannya saja namun juga haruslah memperhatikan kelestarian lingkungan dan pengentasan kemiskinan. Untuk mencapai pertumbuhan EH, Indonesia perlu mempertimbangkan kondisi dan daya dukung luas lahan baik lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan, dan kelautan serta kandungan sumber daya alam baik yang tidak dapat diperbaharuai maupun yang dapat diperbaharui, dari sisi dukungan luas lahan
Dari sisi dukungan lahan, Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki hutan terbesar didunia , bahkan memiliki hutan hujan tropis terluas di kawasan Asia. Selain itu, lebih kurang separuh lahan gambut tropis di dunia berada di Indonesia yaitu lebih kurang seluas 21 juta hektar. Hutan Indonesia yang di andalkan sebagai paru-paru dunia akhir akhir ini mengalami deforestasi yang sangat menyedihkan, bahkan di Kalimantan pada tahun 2010 hanya tinggal 44,4% dan perkiraan tahun 2020 kemarin semakin berkurang dan hanya tinggal 32,6%.
Menurut data UNDP, Indonesia merupakan negara terbesar ketiga pelepas karbon, dengan lebih dari 80% emisi nasional berasal dari perubahan tata guna lahan, terutama deforestasi. Bagi Indonesia hutan itu bukan hanya terkait dengan cadangan karbon namun lebih dari itu adalah kekayaan dan keragaman hayati. Hutan Indonesia merupakan rumah dari hampir 30 ribu spesies tumbuhan. Kekayaan keragaman hayati Indonesia terbesar ke dua didunia setelah Brasil. Jika biota laut diikut sertakan, Indonesia diklaim sebagai negara yang paling kaya keragaman hayatinya.
Sayangnya, ketika biodiversitas di Indonesia menjadi komoditas penting di mata dunia, perlindungan terhadap keragaman hayati masih lemah. Banyak biota Indonesia diambil tanpa sepengetahuan pihak terkait.
Lihat saja fenomena bencana alam yang terjadi belakangan ini secara berkesinambungan hampir setiap tahunnya diberbagai wilayah Indonesia.
Sebut saja banjir di DKI Jakarta dan sebagian besar daerah pulau Jawa, atau yang baru-baru ini terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin dan sekitarnya.
Banjir yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi, sementara daerah resapan air sangat minim, hutan yang gundul akibat penebangan yang tidak disertai dengan reboisasi kembali, eksploitasi hasil alam tambang yang merusak ekosistem alam.
Juga adanya aktifitas pembangunan infrastruktur yang merusak lingkungan, yang kemudian berimbas pada kurangnya ruang terbuka hijau dan berkurangnya tutupan hutan.
Dalam menanggapi permasalahan bencana banjir yang sangat berdampak pada kestabilan ekonomi suatu wilayah terdampak maka kita berkewajiban untuk mengembalikan lagi alam ini pada kestabilan ekosistemnya yang mana roda penggeraknya ada pada kita selaku manusia. Kita sebagai subjek yang harus mampu mengelolah objek-objek ekosistem yang ada ini.
Para pemangku kepentingan yang berperan penting dalam pengambilan kebijakan terhadap pembangunan hendaknya berperan aksi dalam mengatasi berbagai permasalah lingkungan yang terjadi sekarang ini.
Kebijakan pemerintah dan peraturan pemerintah yang berpihak pada pertumbuhan EH sangatlah diperlukan yang mana merupakan landasan pijak dan penjaga bagi pertumbuhan EH tersebut.
Pembangunan yang berbasis bangunan hijau (green building) dengan sirkulasi udara alami, pencahayaan alami dan bahan ramah lingkungan, mengembangkan solusi transportasi masal serta menginplementasikan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada suatu kota harus memenuhi luasan minimal yakni sebesar 30% dari keseluruhan luas lahan dengan komposisi 20% RTH dan 10% ruang terbuka privat. Pengelolaan RTH ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RT/RW Kota dan RT/RW Kabupaten. Proporsi tersebut bertujuan untuk menjamin keseimbangan ekosistem, baik itu kesimbangan sistem hidrologi dan mikroklimat maupun sistem ekologis lainnya yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih, ruang terbuka bagi aktifitas publik serta meningkatkan nilai estetika.
Perlu ketegasan Pemerintah dalam melihat permasalahan ini kedepan dengan meluncurkan program-program kerja yang pro pertumbuhan EH dengan memadukan semua elemen terkait dari tingkat pusat sampai daerah. Salah satu cara paling efektif untuk mendorong pertumbuhan EH dengan sistematis di Indonesia adalah dengan mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dalam proses perencanaan pembangunan di daerah, terutama dalam rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah di tingkat provinsi dan kabupaten. Dengan demikian pertumbuhan EH akan disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap daerah dalam konteks geografis, sosial, ekonomi dan budaya masing-masing. Diharapkan pembangunan EH bisa sampai ke tingkat daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang benar-benar mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan yang akan sangat bernilai bagi kita di masa sekarang maupun masa mendatang. Dengan demikian, EH tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata seperti pada era ekonomi konvensional tetapi juga adanya konservasi untuk menjaga agar sumber daya alam tetap lestari dan tercapainya kemakmuran seluruh rakyat. Jadi EH ini sejalan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang melibatkan 3 aspek penting yaitu ekonomi-ekologi dan sosial.
