MALUKUEXPOSE.COM,SAUMLAKI-Guna melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi (Tipikor) yang melibatkan Pemerintah Daerah oleh Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), mendapat respon positif dari Cartaker Bupati Daniel E Indey.
Indey, memberikan sinyal dukungan penuh terhadap institusi kepolisian maupun kejaksaan dalam melakukan pengawasan termasuk penyelidikan terhadap potensi terjadi kerugian negara.
“Justru itu langkah baik guna cegah jangan sampai menyalagunakan kewenangan,” tandasnya saat dikonfirmasi media ini, Senin (20/6).
Menurutnya, jika kasus dugaan tindak pidana korupsi melibatkan para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup ataupun oknum-oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemda KKT, maka dirinya tidak akan melakukan intervensi terhadap masalah ini.
Dia berharap, adanya keseriusan dari dua institusi hukum ini guna menuntaskan kasus-kasus korupsi yang dilaporkan.
“Itukan langkah baik. Kenapa harus kita halang-halangi pihak polres dan kejaksaan untuk melakukan penyelidikan dan meyelesaikan kasus tersebut. Jadi kami tetap mendukung proses penyelidikan yang dilakukan penegak hukum,” tandasnya.
Mengingat dirinya belum genap sebulan menggemban tugas sebagai kepala daerah, sehingga belum dapat menjelaskan lebih jauh, tetapi pada prinsipnya, sebagai kepala daerah harus menghormati apa yang dilakukan APH sesuai kewenangan.
Disingung terkait kasus dugaan korupsi yang diduga kuat melibatkan jajaran Pemda, Bupati mengakui tidak tahu-menahu kasus apa saja yang sementara berproses di Polres maupun Kejaksaan. Namun dari data yang diperoleh media ini, kasus-kasus yang sementara bergulir, diantaranya kasus tipikor Camat Selaru yang telah masuk tahap pelimpahan berkas ke pengadilan, kasus dugaan SPPD fiktif Rp9 milyar di BPKA, aplikasi Sim D di BPMD, dana Covid-19 Rp9 milyar, subsidi PDAM, bantuan pengadaan ternak itik dan babi, serta beberapa kasus lainnya. (**)
Average Rating