MALUKUEXPOSE.COM,AMBON– Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan kepada lokasi rembuk stunting di setiap Desa/Kelurahan di Kota Ambon bisa bebas stunting.
Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) saat ini sudah membentuk 38 lokasi rembuk stunting di desa/kelurahan di Kota Ambon, diantaranya, Keluaran Tantui, Ahusen, Batu meja, desa poka, Galala, Naku, Kilang dan Hatalai.
Menyadari akan hal itu, Pemkot telah menetapkan 11 kebijakan prioritas. Satu dari 11 kebijakan prioritas yang berhubungan dengan percepatan penurunan stunting, yakni, penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kota Ambon dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Maluku.
“Hal ini dimaksudkan agar percepatan penurunan stunting menjadi salah satu kebijakan prioritas sampai di tingkat Desa maupun Kelurahan,” katanya saat rapat koordinasi percepatan penurunan stunting dan pengukuhan ketua TP-PKK Kota Ambon sebagai Bunda Gendre Kota Ambon tahun 2022, di Hotel Marina, Selasa (21/06)
Lanjutnya, jika bicara tentang percepatan penurunan stunting, maka seluruh aparatur Pemerintahan harus ada di barisan yang sama, misalnya, komitmen yang sama serta terlibat aktif melaksanakannya.
Oleh karena itu, dirinya berharap, kepada Kecamatan-kecamatan dan lokasi rembuk stunting, harus ada target Desa maupun Kelurahan bebas stunting, ada alokasi belanja untuk percepatan penurunan stunting yang dialokasikan secara berjenjang sampai di tingkat Desa maupun Kelurahan.
“Tingkat Desa/Kelurahan harus melakukan sesuatu tindakan nyata dan bukan sekedar wacana. Harus ada empati dan keberpihakan kita terhadap anak-anak yang menderita stunting jangka panjang, kita bisa memastikan terjadi penurunan stunting di Kota Ambon. Untuk melakukan semua itu; kita perlu terus membangun sinergi antar OPD, dengan tujuan yang sama, agar dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Sinergi bisa saja antar OPD, lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Tim- PKK,” harapnya.
Diberbagai kesempatan, dirinya menegaskan, untuk fokus melakukan hal-hal kecil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Tugas kita Pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar mereka. Mari jadikan momentum merapat koordinasi percepatan penurunan stunting ini untuk membangkitkan empati kita semua. Entah itu berbagai OPD, Camat, Raja, Lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu rumah tangga, TP-PPKK, untuk melakukan sesuatu bagi percepatan penurunan stunting di Kota Ambon,” tandasnya Walikota. (**)
