Ambon. Malukuexpose.com – Dinamika internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Maluku kembali memanas. Sejumlah kader senior partai berlambang Ka’bah tersebut mengecam keras manuver kelompok Rovik Cs yang dinilai sedang memainkan framing politik menyesatkan dengan menyeret keterlibatan pihak eksternal dalam persoalan rumah tangga partai.
Polemik ini mencuat setelah beredarnya narasi yang menyebut adanya campur tangan partai politik lain dalam penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Ketua maupun arah kebijakan kepengurusan wilayah di Maluku.
Menanggapi hal tersebut, sejumlah kader menegaskan bahwa dalam sistem kepartaian di Indonesia, seluruh keputusan strategis dan otoritas kepengurusan berada sepenuhnya di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
“Jika ada pihak yang keberatan soal penunjukan PLT atau keputusan organisasi lainnya, mekanismenya sudah sangat jelas. Silakan pertanyakan ke pusat (DPP). Karena kewenangan itu mutlak milik DPP, bukan di tangan pihak lain, apalagi diseret ke urusan antarpartai,” tegas salah seorang kader senior PPP Maluku di Ambon, Minggu (22/02/26).
Dirinya mengingatkan, bahwa PPP adalah organisasi yang hierarkis. Langkah evaluasi kepengurusan hingga konsolidasi wilayah merupakan domain DPP untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan sesuai koridor konstitusi partai.
Lebih lanjut, kader tersebut juga menyoroti rekam jejak politik Rovik Cs yang menilai sikap oposisional yang ditunjukkan kelompok tersebut saat ini tidak terlepas dari residu konflik masa lalu, termasuk peristiwa Muktamar Ancol.
“Rovik Cs sebaiknya berkaca. Jangan sampai sikap hari ini hanyalah bias dari peran mereka sebagai ‘tukang pukul’ pada masa Muktamar Ancol dulu. Mungkin itulah alasan mengapa evaluasi dilakukan dan mereka akhirnya digantikan,” cetusnya dengan nada tegas.
Menurutnya, pergantian kepengurusan adalah hal yang lumrah dalam organisasi sebagai bentuk penyegaran. Membangun opini seolah-olah ada intervensi dari partai lain dianggap sebagai langkah yang tidak proporsional dan justru merugikan citra partai di mata publik.
Di sisi lain, pengamat politik di Ambon menilai bahwa narasi “intervensi eksternal” sering kali digunakan sebagai tameng dalam konflik internal untuk menarik simpati publik.
Padahal, secara administratif, legitimasi kepengurusan hanya ditentukan oleh surat keputusan (SK) dari otoritas tertinggi partai.
Kader-kader PPP di Maluku kini berharap agar polemik ini segera diakhiri dan mendesak seluruh pihak untuk kembali patuh pada disiplin organisasi dan menghormati keputusan DPP demi menjaga soliditas partai menjelang agenda-agenda politik mendatang di Maluku.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Rovik Cs belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan dan kritik yang dilontarkan oleh rekan sejawat mereka tersebut. (M13E)
Average Rating