MALUKUEXPOSE.COM,AMBON-Persoalan tapal batas tanah di Maluku mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam menatispasi maka Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar menggelar rapat koordinasi dengan instansi terkait yang digelar di Mapolres Tanimbar, Kamis (10/02).
Rapat dihadiri Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Romi Agusriansyah, Bupati Tanimbar yang diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Kaban Kesbangpol, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabag Pemerintahan, Kabag Hukum, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Camat Tanimbar Selatan, Camat Kormomolin, Camat Nirunmas, Kabagops Polres Tanimbar, Kapolsek Nirunmas, dan Kapolsek Kormomolin.
Kapolres mengatakan, hasil inventarisir potensi konflik batas desa yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Di mana, dari 20 potensi konflik, 2 diantaranya sudah memiliki putusan sengketa baik di Pengadilan Negeri maupuan Mahkamah Agung.
2 sengketa yang sudah berkekuatan hukum tetap (Incrah) ini yaitu pada batas Desa Olilit dan Desa Sifnana, Kecamatan Tansel (Putusan Perdata Mahkamah Agung RI), dan Desa Sangliat Krawain dengan Desa Arui Bab Kecamatan Wertamrian (Putusan Perdata PN Saumlaki).
Hasil rakor, kata dia, juga merekomendasikan kepada Bupati Kepulauan Tanimbar untuk membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Tim PPB Des). Tim ini dibentuk dengan berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 dengan melibatkan instansi terkait antara lain Badan Pertahanan Nasional Kepulauan Tanimbar, serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat.
“Ini dilakukan mengingat tanah yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan tanah adat (kepemilikan Soa),” ungkapnya.
Selain itu, Kapolres mengatakan Tim PPB Des akan mulai bekerja setelah ada Surat Keputusan (SK) dari Bupati Kepulauan Tanimbar dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan. Di mana hasilnya nanti berupa Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa.
“Tim PBB Des akan dibentuk paling lambat akhir Bulan Februari atau setelah pelaksanaan Pilkades Serentak, mengingat dalam susunan Tim PBB Des melibatkan para Kepala Desa,” jelasnya.(**)
Kunjungi Ditpolairud Maluku, Kapolda Cek Kesiapan Ops Kemanusiaan
MALUKUEXPOSE.COM,AMBON-Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol Drs. Lotharia Latif mengunjungi Markas Direktorat Polairud Polda Maluku di kawasan Lateri, Kota Ambon, Kamis (10/02).
Orang nomor 1 Polda Maluku ini mengecek secara langsung kesiapan personil dan peralatan Polairud, untuk mendukung pemulihan pasca konflik di Pulau Haruku, dan kesiapan operasi SAR maupun operasi kemanusiaan lainnya.
Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Kapolda tidak sendiri. Ia didampingi Karo Ops, Direktur Binmas dan Kabid Humas Polda Maluku.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada Ditpolairud Polda Maluku yang telah melaksanakan tupoksinya, baik itu kegiatan-kegiatan pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, kegiatan lain seperti penyaluran bantuan bencana alam, SAR dan penyaluran bantuan sosial khususnya kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, semuanya dilaksanakan dengan baik,” kata Kapolda saat memimpin apel.
Ia mengaku, Polairud sebagai salah satu pengemban fungsi operasional harus diawaki oleh personil-personil yang profesional dibidangnya. Polairud harus bangga bahwa saat ini didukung oleh peralatan-peralatan yang cukup moderen bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Jaga kepercayaan masyarakat, simpati masyarakat, tumbuhkan rasa nasionalisme, hilangkan ego sektoral diantara fungsi kita sendiri, dan lebih utama adalah di internal Polair sendiri,” pintanya.
Ia menekankan, setelah memilih polisi sebagai profesi, maka secara otomatis adalah Kepolisian Negera Repoblik Indonesia. Olehnya itu, ego-ego sektoral, ataupun kesukuan harus ditanggalkan.
“Kita adalah bagian dari kepolisian negara Republik Indonesia yang mengemban konsep nasionalisme dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari, jaga kekompakan, jaga soliditas,” katanya.
Di tengah penularan covid-19 yang kembali meningkat, mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur ini meminta setiap personil untuk tetap menjaga protokol kesehatan (Prokes).
“Kegiatan-kegiatan Polairud yang membantu vaksinasi sampai ke daerah-daerah pelosok kepulauan yang tidak terjangkau, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya,” ujarnya.
Mantan Kankorpolairud Baharkam Polri meminta agar dalam melaksanakan tugas dilakukan dengan penuh keikhlasan, hindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran, baik itu kode etik, disiplin ataupun pidana.
“Kita masih prihatin atas beberapa anggota yang harus berproses untuk menghadapi kode etik, disiplin, bahkan terlibat dalam pidana,” katanya.
Ia meminta seluruh personil mensyukuri apa yang diterima, jaga amanah yang diberikan, kepercayaan sebagai anggota Polri dari masyarakat, maupun instansi pemerintah.
“Jangan melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri sehingga sampai kemudian diberhentikan dengan tidak hormat,” ingatnya.
Jenderal bintang 2 Polri di Maluku ini mengaku sudah berulang kali mengingatkan bahwa sebetulnya anggota yang dipecat atau tidak bukan karena Kapolres atau Kapolda, tapi diri sendiri.
“Maka jaga betul amanah ini, pahami betul setiap tindakan, jangan sakiti masyarakat, kita tahu sekarang masyarakat semakin terbuka, semakin kritis, semakin cepat memberikan informasi, tapi masyarakat juga bisa semakin cepat membantu Polri untuk viralkan hal-hal yang positif,” pungkasnya.
Untuk diketahui, usai memimpin apel pagi di Mako Polairud Polda Maluku, Kapolda meninjau sarana apung berupa Kapal Polisi Beo dan sejumlah kapal lainnya yang di-BKO-kan di Maluku.(**)
