Rencana Pembangunan Sirkuit Ambon Murni “Kebutuhan Otomotif”, Bukan “Kepentingan Individu

Ambon, Malukuexpose.com — Pembangunan sirkuit permanen di Kota Ambon dipastikan murni berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pengembangan potensi generasi muda, serta terbebas dari intervensi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Langkah ini diambil Pemerintah Kota Ambon bersama DPRD untuk memfasilitasi tingginya minat anak muda di bidang otomotif sekaligus menekan maraknya aksi balap liar di jalan raya.

​Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon sekaligus Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kota Ambon, Harry Putra Far-far, menegaskan bahwa penyediaan fasilitas sirkuit resmi merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mewadahi bakat-bakat pembalap lokal yang terbukti mampu bersaing di tingkat nasional.

​”Pembangunan sirkuit ini adalah kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi minat dan bakat warga Ambon yang luar biasa. Pembalap muda kita sudah terbukti mampu mengharumkan nama Maluku hingga naik podium di Sirkuit Mandalika. Jadi ini murni kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan individu,” ujar Harry, Selasa (18/06/26).

​Guna menghemat kondisi keuangan daerah, lanjutnya proses perencanaan dan kajian lokasi mendorong agar sirkuit dibangun di atas lahan milik pemerintah kota.

Selain menekan biaya pembebasan tanah, pengoperasian sirkuit ini diproyeksikan mampu mendatangkan multiplier effect bagi perekonomian warga dan kas daerah.

Dirinya mengakui, adanya sirkuit juga dapat mengalihkan aktivitas balapan dari jalan umum ke arena permanen yang memenuhi standar safety.

Dan mampu menjadi sarana wajib agar Kota Ambon dapat dipercaya menggelar ajang kejuaraan otomotif berskala besar.

​”Sehingga dapat melanjutkan tren positif dari gelaran kejuaraan sebelumnya yang terbukti meningkatkan daya beli masyarakat dan usaha kecil, ” Akuinya.

Dengan adanya sirkuit juga, lanjutnya fra-far dapat menambah aset Pemda dan juga PAD baru melalui UMKM maupun Retribusi.

​Saat ini kerangka acuan kerja (KAK) sedang disiapkan agar seluruh tahapan perencanaan hingga pembangunan sirkuit berjalan transparan dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. (M13E)