Ambon, MalukuExpose.com — Warga Desa Kompane, Kecamatan Aru Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, menyuarakan keresahan atas dugaan ketidakterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa. Sejumlah warga menuding penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun Anggaran 2024 serta beberapa dana kegiatan lainnya tidak sesuai ketentuan.
Menurut keterangan warga, proses penyaluran BLT di Desa Kompane diduga tidak berdasarkan daftar penerima yang sah. Selain itu, muncul laporan adanya pemotongan bantuan serta ketiadaan laporan pertanggungjawaban keuangan yang transparan kepada masyarakat.
“Ada warga yang seharusnya menerima BLT tapi tidak dapat, sementara yang tidak terdaftar justru menerima. Kami juga dengar ada potongan dari bantuan itu,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Selasa (21/10/2025).
Tak hanya BLT, warga juga mempertanyakan kejelasan penggunaan dana dari hasil budidaya teripang, dana PKK, serta dana Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) yang hingga kini belum dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat.
“Kami tidak tahu uang hasil teripang dan Bumdesa itu digunakan untuk apa. Tidak pernah ada laporan ke warga,” tambah warga lainnya.
Kantor Desa Tak Aktif, Pelayanan Terhambat
Kondisi pemerintahan Desa Kompane semakin memprihatinkan setelah diketahui bahwa kantor desa tidak lagi beroperasi aktif. Berdasarkan pantauan warga, kantor tersebut tampak terbengkalai dan jarang dibuka.
Situasi ini diperburuk oleh absennya Kepala Desa Kompane sejak Agustus 2025. Akibatnya, sejumlah urusan masyarakat tertunda dan pelayanan publik di tingkat desa praktis tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Sudah beberapa bulan kepala desa tidak di tempat. Kantor desa jarang buka, banyak urusan masyarakat jadi tertunda,” keluh seorang warga.
Melihat kondisi tersebut, warga mendesak Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru segera turun tangan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana desa. Mereka berharap audit tersebut dilakukan secara objektif dan transparan agar kejelasan penggunaan anggaran bisa diketahui publik.
“Kami hanya ingin kejelasan. Kalau memang ada penyimpangan, mohon diproses sesuai aturan,” kata salah satu tokoh masyarakat setempat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Kompane belum memberikan tanggapan resmi atas laporan dan keluhan warga terkait dugaan penyalahgunaan anggaran desa tersebut. (ME-17)
Average Rating