Wattimena Akan Bangun Kantor “Balai Kota Ambon” yang Layak dan “Representatif”

Ambon, Malukuexpose.com – Walikota Ambon Bodewin M Wattimena mengakui akan membangun “Balai Kota Ambon” yang layak dan “Representatif” untuk masyarakat Kota Ambon.

Hal ini diakuinya usai paripurna teken kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD tahun 2025 di DPRD Kota Ambon, Rabu (24/07/25).

Rencana pembangunan akan di lakukan pada masa pemerintahannya, karena menurutnya kondisi kantor Walikota Ambon saat ini sudah tidak layak lagi.

“Ini masalah urgent, silahkan lihat sendiri kondisi kantor walikota hari ini bukan soal bocor dan lain-lain, tapi soal daya tampung kantor walikota terhadap pegawai-pegawai Pemkot yang mencapai 3000 lebih yang tidak mempunyai fasilitas seperti tempat duduk,” ucapnya.

Pastinya hal akan berdampak dan menjadi kendala dalam peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat Ambon.

Karena “pegawai saja tidak bisa kita siapkan dengan baik, asumsikan di situ, untuk mencapai peningkatan kualitas pelayanan musti didukung dengan sarana prasarana yang memadai,” cetusnya.

Olehnya itu, langkah yang di ambil dengan membangun Balai kota Ambon sudah bisa terlihat dengan banyak kendala-kendala yang terjadi saat ini di lingkup pemerintah Kota Ambon.

Dan pun, perencanaan ini tidak akan langsung jalan di tahun ini, masih harus melakukan kajian-kajian objektif dari melakukan desain hingga berapa banyak kebutuhannya.

“Jadi rencana ini masih relevan, setidaknya kita bisa bermimpi untuk membuat sesuatu untuk kota ini menuju arahnya kesana guna memastikan bahwa dibangun kantor walikota representasi, bukan untuk apa tapi untuk peningkatan pelayanan publik,” jelasnya.

Dan terkait Pemindahan ASN, lanjutnya hanya diijinkan bagi mereka pindah untuk penyatuan keluarga, itu diizinkan.

Contohnya, istri yang anjukan pemindahan untuk mengikuti suami dan anak ataupun sebaliknya. Tapi kalau ingin pindah karena ingin menambah pengalaman atau melihat orang tau yang sudah lansia tidak akan diterima.

“Saya juga sudah menegaskan kepala BKD untuk menyurati Pempus untuk menghentikan permintaan pengangkatan CPNS, karena kita sudah over pegawai di kota. pengangkatan kemarin P3K 2000 lebih ditambah dengan CPNS 941 itu kita pegawai sekarang hari ini hampir 8.000 terlalu banyak. karena itu biarkan nanti  pengurangan jumlah pegawai terjadi secara alamiah lewat proses pensiun,” tegasnya. (M13E)