DPRD Kota Ambon Tekankan Pentingnya “Monitoring dan Evaluasi” bagi Pelaku UMKM

Ambon, Malukuexpose.com – Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon dari Fraksi Gerindra, Cristanto Laturiuw, mengingatkan Pemerintah Kota Ambon agar tidak terjebak pada euforia pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dalam pernyataannya pada Senin (11/05/26), Dirinya menegaskan bahwa pengawasan pasca-pendataan jauh lebih penting daripada sekadar angka di atas kertas.

Fenomena lonjakan jumlah UMKM di tahun 2026 yang mencapai ribuan di tiap kecamatan.

Menurutnya, tanpa langkah monitoring dan evaluasi (monev) yang ketat, data tersebut tidak akan memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

​Dirinya menyatakan, kekhawatirannya jika pemerintah hanya fokus pada pencatatan tanpa mengetahui kondisi riil di lapangan.

Olehnya itu, Dinas Koperasi dan UMKM didesak untuk mengidentifikasi keberlangsungan setiap unit usaha.

​”Kita tidak boleh hanya sekadar mencatatkan mereka. Pertanyaan besarnya, apakah mereka masih aktif? Apakah terganggu kegiatannya atau justru sudah berhenti di tengah jalan? Inilah fungsi penting dari identifikasi dan pendampingan,” ujar Laturiuw.

​Menyadari keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam hal penyertaan modal, Komisi II DPRD Kota Ambon mendorong pemerintah untuk lebih kreatif.

Anggota Komisi II, menyarankan agar Pemkot Ambon membangun kolaborasi konkret dengan BUMN dan BUMD.

​Strategi yang ditawarkan adalah optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai sumber modal alternatif bagi UMKM yang potensial namun terkendala biaya pengembangan.

​Selain modal, masalah klasik yang ditemukan DPRD saat turun ke lapangan adalah akses pasar. Banyak pelaku UMKM sudah memiliki produk yang mumpuni tetapi kesulitan dalam hal pemasaran.

​”Pemerintah harus hadir membantu pangsa pasar mereka. Ini kunci agar ekonomi di daerah pemilihan Kota Ambon bisa berkembang secara riil,” tambahnya.

​Sebagai langkah nyata, Komisi II DPRD Kota Ambon dalam waktu dekat akan memanggil Dinas Koperasi dan UMKM untuk melakukan rapat dengar pendapat.

Agenda utama rapat tersebut adalah, Katanya membedah efektivitas langkah-langkah pemerintah dalam mendampingi ribuan UMKM yang telah terdata agar tidak hanya menjadi “data mati”, melainkan motor penggerak ekonomi warga. (M13E)