DPRD Ambon Desak Pemprov Maluku Selesaikan Sengkarut Legalitas Galian C
@malukuexpose Oktober 7, 2026 0
Ambon, Malukuexpose.com — Komisi III DPRD Kota Ambon mendesak Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, untuk turun tangan mengatasi kebuntuan izin tambang batuan dan pasir (Galian C).
Sengkarut perizinan yang tak kunjung rampung ini dinilai berpotensi memicu efek domino, mulai dari lonjakan pengangguran hingga ancaman mangkraknya proyek-proyek infrastruktur prioritas daerah.
Desakan tegas tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Komisi III DPRD Kota Ambon di Ruang Paripurna, Rabu (07/10/26).
Pertemuan ini menghadirkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, Bagian Hukum Setda Kota Ambon, instansi perpajakan, serta para pelaku usaha tambang lokal.
Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far-Far, menegaskan bahwa akar persoalan berada di ranah Pemerintah Provinsi Maluku.
Berdasarkan regulasi dan Keputusan Menteri ESDM, kewenangan penuh penerbitan dan pengawasan izin Galian C berada di tangan Gubernur.
”Kami sangat berharap Bapak Gubernur menaruh atensi khusus. Kepastian legalitas bagi para pelaku usaha hanya bisa lahir jika Pemerintah Provinsi mengambil langkah konkret dan membuka koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota,” ujar Harry.
lanjutnya, Penutupan atau penghentian aktivitas Galian C di Ambon berdampak langsung pada sedikitnya 200 sopir truk angkutan material.
Secara keseluruhan, sekitar 85 persen kepala keluarga yang menggantungkan hidup dari rantai pasok tambang ini kini terancam kehilangan mata pencaharian.
Langkah penghentian operasional di tengah melemahnya kondisi ekonomi daerah dinilai memperberat beban masyarakat kecil.
”Dampaknya sangat masif, apalagi kita sudah berada di penghujung tahun. Jika aktivitas dihentikan total tanpa solusi perizinan yang jelas, dampaknya tidak hanya dirasakan pemilik tambang, tetapi juga sopir, kuli angkut, hingga pekerja bangunan,” tambah Far-far.
Selain krisis sosial-ekonomi bagi para pekerja, Komisi III memproyeksikan terjadinya kelangkaan material fisik secara drastis dalam waktu dekat.
Situasi ini berisiko melumpuhkan berbagai pengerjaan proyek fisik yang dibiayai oleh APBD maupun APBN.
”Tanpa adanya pasokan batu dan pasir yang legal, pelaksanaan proyek pembangunan dipastikan terhenti, ” Benernya.
Oleh karena itu, Komisi III meminta Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku segera berkoordinasi dengan Gubernur agar Diskresi atau kebijakan taktis perizinan dapat segera dikeluarkan demi menjaga stabilitas pembangunan dan perekonomian di Kota Ambon. (M13E)
