Gunawan Soroti Dugaan Pembelian Solar Bersyarat di SPBU

0
318177-100kb
Silahkan Bagikan :

Ambon, Malukuexpose.com — Praktik ‘jual paksa’ BBM di Kota Ambon resmi memicu gelombang amarah para pekerja transportasi darat.

Sejumlah sopir truk menjerit setelah merasa dijebak oleh aturan sepihak di SPBU, di mana mereka diwajibkan membeli BBM jenis lain hanya demi mendapatkan jatah solar untuk mengais rezeki.

​Persoalan ini mendadak viral dan langsung mendapat sorotan tajam dari Komisi III DPRD Kota Ambon. Praktik pembelian bersyarat tersebut dinilai bukan sekadar pelanggaran regulasi, melainkan bentuk tindakan yang makin mencekik perekonomian rakyat kecil di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

​Siasat ini terbongkar setelah pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Kota Ambon menerima laporan langsung dari para sopir truk yang mengeluhkan beratnya beban operasional akibat aturan main SPBU yang tidak masuk akal.

​Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Gunawan Mochtar, menegaskan bahwa pola penjualan semacam ini memiliki unsur pemaksaan yang sangat jelas dan tidak memiliki dasar hukum sama sekali.

Untuk mendapatkan 30 liter solar, konsumen dipaksa membeli sekitar 6 liter BBM jenis lain.

Dan konsumen tidak memiliki pilihan selain menuruti aturan SPBU jika ingin kendaraannya tetap beroperasi.

Menurut, Aturan tata kelola dan distribusi BBM nasional tidak pernah membenarkan adanya syarat pembelian pendamping,

​”Lihat di situ, ada unsur paksaan. Kalau mau beli solar 30 liter, harus beli juga sekitar 6 liter. Regulasi tidak mengajarkan itu! Harusnya di zaman efisiensi ini rakyat itu dipermudah, bukan malah disusahkan,” ujar Gunawan, Selasa (06/10/26).

​Menanggapi keluhan tersebut, legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menerbitkan peringatan keras bagi seluruh pengelola SPBU di Kota Ambon.

DPRD menegaskan tidak akan segan mendorong sanksi terberat jika praktik ini terus berlanjut.

​Pihaknya Menuntut seluruh pengelola SPBU langsung menghapus skema pembelian bersyarat.

“Kalau tidak di tanggapi maka DPRD akan merekomendasikan penutupan operasional dan pencabutan izin usaha bagi SPBU yang terbukti memandel, ” Tegasnya.

Lanjutnya, Komisi III akan .emanggil dinas terkait dan pihak Pertamina untuk menertibkan jalur distribusi BBM di lapangan.

​”Langkah ini diambil agar rantai pasok BBM kembali normal tanpa ada kebijakan sepihak yang merugikan para sopir angkutan maupun masyarakat umum di Kota Ambon, ” Tutupnya. (M13E)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *