Ambon, Malukuexpose.com – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Kota Ambon tahun ini tidak hanya diisi dengan orasi, melainkan aksi nyata yang menyentuh akar rumput.
DPC PDI Perjuangan Kota Ambon memilih turun langsung ke pangkalan-pangkalan ojek hingga gudang logistik untuk merangkul para pekerja sektor informal melalui program jaminan sosial dan bantuan hukum cuma-cuma.
Langkah ini ditandai dengan pembukaan Posko Pengaduan dan Konsultasi Hukum Gratis yang dikhususkan bagi buruh, baik yang bekerja di perusahaan maupun pekerja lepas (freelance).
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Kota Ambon Bidang Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial, Stevanno Romer, menegaskan bahwa momentum 1 Mei 2026 ini menjadi titik balik bagi partai untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja kecil yang selama ini sering terabaikan.
“Kami menyelenggarakan dua program utama. Pertama adalah temu solidaritas dengan buruh, dan kedua adalah pembukaan posko pengaduan serta konsultasi hukum gratis. Ini adalah bentuk kehadiran negara melalui partai bagi mereka yang berkontribusi besar bagi ekonomi kota ini,” ujar Stevanno.
Aksi solidaritas ini menyisir berbagai titik strategis di Ambon. Mulai dari tenaga bongkar muat di kawasan Gudang Arang, sopir pick-up di pangkalan Ruko Citra, OSM, hingga kawasan Bank BCA Anthonirebok, serta para pengemudi ojek.
Romer mengungkapkan, banyak pekerja di Ambon yang belum terproteksi oleh jaminan keselamatan kerja karena status mereka sebagai pekerja lepas.
“Senin mendatang, kami akan menindaklanjuti pembuatan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja ini dengan memfasilitasi mereka langsung ke pihak BPJS. Tujuannya agar sopir pick-up, tukang ojek, hingga buruh panggul punya jaring pengaman sosial,” tambahnya.
Bagi para pekerja yang memiliki sengketa dengan perusahaan atau kendala hukum lainnya, DPC PDI Perjuangan menyediakan pintu terbuka melalui posko pengaduan.
Layanan ini tidak dipungut biaya alias gratis dan akan beroperasi setiap hari Jumat selama bulan Mei.
Tak main-main, partai berlambang banteng moncong putih ini menggandeng para advokat dan konsultan hukum profesional untuk memberikan pendampingan.
“Jika ada persoalan yang membutuhkan tindakan lebih jauh, kami akan langsung melakukan advokasi, baik secara hukum di pengadilan maupun melalui jalur kebijakan di Fraksi PDI Perjuangan DPRD dan Pemerintah Kota Ambon,” tutup Romer. (M13E)
Average Rating