Karhutla Membara, Fraksi PDI-Perjuangan Ambon Sentil Kinerja Dishut Maluku
@malukuexpose Oktober 7, 2026 0
Ambon, Malukuexpose.com — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menerjang sejumlah wilayah di Kota Ambon kian meluas dan memicu kritik keras dari legislatif lokal.
Kebakaran permukaan (surface fire) yang marak terjadi tidak hanya menghanguskan kawasan hutan, tetapi juga mengancam pemukiman warga serta mencemari kualitas udara di ibu kota Provinsi Maluku tersebut.
Kondisi ini memantik respon menohok dari Ketua Fraksi sekaligus Ketua DPC PDI-Perjuangan Kota Ambon, Lucky Leonard Upulattu Nikijuluw. Rabu (07/10/26).
Dirinya mempertanyakan, keseriusan dan kehadiran Dinas Kehutanan Provinsi Maluku beserta Pemerintah Provinsi Maluku dalam menanggulangi bencana ekologis ini.
Secara khusus, Nikijuluw menyentil alokasi anggaran penanganan karhutla yang melekat pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.
Menurutnya, anggaran negara walaupun dengan keterbatasan seharusnya bisa dirasakan dan dimanfaat resminya di lapangan melalui aksi nyata pemadaman dan penyediaan sarana prasarana, bukan sekadar habis digunakan untuk kegiatan seremonial.
”walapun keterbatasan anggaran, paling tidak di pergunakan, Jangan hanya memakai anggaran itu untuk sosialisasi semata! Poin utamanya adalah kesiapan di lapangan. Seharusnya Dinas Kehutanan Provinsi Maluku menyiapkan armada dan peralatan pemadam kebakaran hutan yang memadai apabila bencana seperti ini terjadi agar bisa,” tegas Lucky.
Aleg 3 periode menilai, tanpa adanya armada dan personel taktis yang diturunkan secara masif oleh instansi provinsi, beban pemadaman menjadi timpang dan bertumpu sepenuhnya pada Pemerintah Kota Ambon yang memiliki keterbatasan sarana.
Nikijuluw mengingatkan, bahwa penanganan kebakaran hutan memiliki landasan hukum yang mengikat seluruh tingkatan pemerintah. Merujuk pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, dan Permen LHK No. P.32/2016:
Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kehutanan dan unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) memegang kendali penuh atas perlindungan, pengawasan, serta rehabilitasi kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Meskipun, Pemkot Ambon melalui BPBD dan Damkar menjadi garda terdepan penanganan awal, Pemprov Maluku wajib mengambil alih komando atau melakukan intervensi saat dampak kebakaran meluas dan sumber daya di tingkat kota tidak lagi memadai.
Disisi lain, Gubernur Maluku juga harus berwenang menetapkan Status Siaga Darurat serta mengerahkan Satgas Pengendali Karhutla Provinsi.
Dampak kebakaran permukaan yang kian meluas membuat warga Ambon resah. Pihak DPRD Kota Ambon menegaskan agar Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemkot Ambon segera bersinergi secara konkrit tanpa mengedepankan ego sektoral.
”Pemkot Ambon dan Pemprov Maluku memiliki tugas serta kewenangan yang jelas terhadap karhutla. Jangan sampai ketika bencana terjadi, dinas terkait di tingkat provinsi justru terkesan ‘menghilang’ dan membiarkan pemerintah kota bertarung sendiri di lapangan,” pungkasnya. (M13E)
